Infografis
Tanggapan warga Indonesia terhadap penyelenggaraan dan kesuksesan KTT G20, terekspresikan dengan sentimen positif dan negatif di media sosial.
Hasil pengumpulan dan kategorisasi data tentang percakapan digital dalam periode 10 sampai 20 November 2022 tentang KTT G20 yang dilakukan oleh Fenometer.
“Prioritas urusan internasional terkadang duduk canggung dalam politik nasional Indonesia. Namun dengan proses G20 2022, telah melihat apresiasi yang lebih besar dari Pemerintah tentang betapa pentingnya penyelarasan kepentingan nasional Indonesia dengan peran regional dan internasionalnya untuk mengamankan ambisinya untuk pembangunan nasional," ujar Teguh Handoko selaku Founder Fenometer.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Professor Evi Fitriani, mengatakan, tingginya percakapan digital netizen Indonesia tentang KTT G20 pada periode ini mengindikasikan perhatian dan keterlibatan yang cukup tinggi netizen Indonesia terhadap pertemuan high profile yang diselenggarakan Indonesia tersebut.
"Adanya fenomena sentimen positif yang dominan menunjukkan dukungan dan persetujuan terhadap langkah dan sikap Indonesia terkait isu-isu substantif yang dibahas dalam G20. Kebanggaan, kelegaan dan kebahagiaan (joy) atas keberhasilan Indonesia menyelenggarakan tugas sebagai presiden G20 secara sukses terutama atas kelancaran, keamanan dan kualitas kegiatan selama KTT G20 di Bali. Apresiasi terhadap Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahannya yang telah berhasil menjembatani berbagai kepentingan guna mendorong kerjasama dan menghasilkan Leaders’ Declaration. Di sisi lain, terdapat juga fenomena sentimen negatif yang cukup banyak (mengalahkan jumlah sentimen netral) memperlihatkan adanya ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap G20 dan dinamika yang terjadi di dalamnya; juga terdapat pemikiran kritis terhadap kesenjangan antara sikap pemerintah Indonesia dalam G20 dengan kebijakan yang dipraktekan jajaran pemerintah misalnya dalam isu mekanisme transisi energi, keamanan digital, atau kebebasan mengekspresikan pendapat; Ada pula upaya politisasi melalui framing negatif di media sosial," tutup Evi Fitriani.
