Infografis
Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana membuat daftar hitam atau blacklist para direksi atau komisaris yang bermasalah.
Dengan blacklist tersebut, tidak ada celah bagi para direksi yang tersandung kasus korupsi bisa kembali menjadi petinggi di perusahaan pelat merah.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan, praktik keluar masuk direksi bermasalah di BUMN selama ini dibiarkan. Sehingga, blacklist bisa ampuh untuk menghilangkan praktik penyelewengan itu.
"Langkah Menteri Erick Thohir Blacklist itu langkah untuk jangan nanti kan kadang-kadang direksi dihentikan nanti ganti perubahan di pemerintah atau kementerian bisa masuk lagi. Dengan blacklist, dia nggak bisa masuk lagi jadi direksi kapan pun, selama ini kan didiamkan," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Baca Juga: Direktur Operasi II Waskita Karya Jadi Tersangka Korupsi, Jubir Erick: Itu Bagian Bersih-bersih BUMN
Arya melanjutkan, dengan adanya daftar blacklist juga bisa menjadi alasan Menteri Erick langsung memberhentikan para direksi yang bermalahan.
Menurut dia, Menteri Erick akan membuat aturan khusus terkait dengan blacklist ini. Aturan ini akan masuk dalam penyederhanaan 45 peraturan menteri yang dicanangkan oleh Menteri Erick Thohir.
"Jadi, kalau ini (blacklist) jelas kenapa diberhentikan karena kesalahan maka dia akan masuk blacklist, sehingga nggak akan bisa lagi jadi direksi dan komisaris," ucap dia.
