Infografis
Suara.com - Menteri investasi Bahlil Lahadialia menegaskan, pemerintah akan mencari berbagai upaya agar hilirisasi nikel tetap berjalan usai kalah dalam sengketa melawan Uni eropa di WTO.
“Mereka punya 1.000 akal, kita buat 2.000 akal. Indonesia ini orangnya pintar-pintar, tak bisa lagi, dan nyali kita tak kecil kok,” kata kata Bahlil pada Rabu (30/11/2022).
Ia juga mengatakan, pemerintah mungkin akan menaikkan pajak ekspor bijih nikel sebagai respon hal ini.
"Ini kan main di instrumen. Salah satu di antaranya bisa pajak ekspor mungkin kita naikkan, dan itu kewenangan kita,"
Ia menjelaskan, cara ini sebagai respon Indonesia sekaligus opsi lain di luar upaya banding yang akan diajukan Pemerintah Indonesia dalam sengketa dengan Uni Eropa (UE) di WTO terkait larangan ekspor nikel.
Namun demikian, ia enggan merincikan cara lain tersebut karena hal itu merupakan “strategi” pemerintah yang perlu dirahasiakan.
Pasca kalah dalam sengketa larangan ekspor nikel di WTO, Bahlil mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran menteri untuk menyiapkan banding.
“Perintah Presiden hadapi dan lawan. Caranya, pertama adalah dengan banding, yang kedua adalah dengan cara-cara lain,” kata dia.
Ia juga menegaskan, Indonesia akan berupaya melanjutkan kebijakan hilirisasi nikel dengan menyetop ekspor bijih nikel untuk mengolahnya terlebih dahulu di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Baca Juga: Minta Pemda Tak Persulit Investor, Mendagri Tito: Slogan Lama Harus Dibalik
Hal ini karena menurut Bahlil, mampu menjadikan Tanah Air negara maju dari posisi saat ini sebagai negara berkembang. Upaya itu juga untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk karena hilirisasi akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan .
