Infografis
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan, kementeriannya akan terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR. Realisasi pagu anggaran Kementerian PUPR per 26 November 2022, pukul 18.00 WIB sebesar Rp84,3 triliun, atau sebesar 69,4% dari total pagu Rp121,40 triliun dengan realisasi fisik sebesar 75,0%.
Hal ini dikatakannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Pembangunan yang disebut Basuki, antara lain pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.
Menteri Basuki mengatakan, untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya Tunai (PKT) berupa pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat / warga setempat sebagai pelaku pembangunan.
Baca Juga: PUPR Siapkan Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur, Bangun Lagi 2.272 Rumah yang Rusak
"Untuk Program Padat Karya Tunai, realisasi keuangan saat ini sebesar Rp12,97 triliun atau sebsar 85,8% dari total pagu anggaran Rp15,11 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 661 ribu orang atau 82,8% dari target 798 ribu orang," katanya.
Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja.
Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR telah menetapkan rencana prognosis penyerapan Tahun Anggaran 2022 sebesar 96,04%.
"Langkah-langkah yang diambil jelang pengakhiran Tahun Anggaran 2022 adalah mengalokasikan anggaran yang berpotensi tidak terserap untuk dialihkan antara lain untuk penanganan bencana, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk percepatan penyelesaian infrastruktur dengan progress tinggi/selesai akhir tahun 2022," kata Menteri Basuki.
Kementerian PUPR akan merujuk pada Surat Edaran Kepala LKPP No. 16 Tahun 2022 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak atas Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dan/atau Aspal pada Tahun Anggaran 2022, dalam rangka penyesuaian harga dan penyesuaian nilai kontrak yang terdampak kenaikan harga BBM.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, dalam kesimpulan rapat menyampaikan apresiasi atas capaian progres kerja tahun 2022 tersebut.
"Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas capaian realisasi program dan anggaran TA 2022 sampai November 2022," ujarnya.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T Iskandar, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, dan Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti.
Selain itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, Dirjen Bina Konstruksi Yudha Mediawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Khalawi Abdul Hamid, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja.
