Infografis
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku butuh banyak dana untuk membangun infrastruktur awal di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur.
Bahkan lewat sepucuk surat, Basuki telah meminta ke Sri Mulyani tambahan anggaran sebesar puluhan triliun untuk IKN.
"Kami kirim surat kepada Menteri Keuangan dengan nomor surat Nomor KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Basuki melanjutkan, dana itu bakal digunakan pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan di KIPP, serta pembangunan hunian ASN dan TNI/Polri.
Baca Juga: Tarif Cukai Naik, Pendemo: Sri Mulyani Tega, Kami Tambah Kejepit
Menurut dia, pembangunan awal ini merupakan mandat dari Presiden Joko Widodo.
Selain dana pemerintah, Basuki akan mengundang investor. Akan tetapi, lanjut dia, harus ada infrastruktur awal sebagai modal penawaran kepada investor.
"Setelah adanya market sounding bapak Presiden pada 22 Agustus, banyaknya investor yang masuk, maka kami diperintahkan untuk mempercepat pembangunan IKN ini tidak hanya di KIPP 1A tapi juga di wilayah lengembangan perencanaan di wilayah 1B dan 1C," ujarnya.
Dana dari investor itu, tambah Basuki, akan diprioritaskan membangun akses jalan dan pengembangan lahan di IKN.
"Tadi pagi pukul 10.30 WIB, ada ratas pada hal ini termasuk pembiayaan oleh otorita dengan investasinya, untuk yang prasarana dasar ini, 1B dan 1C akan kita fokuskan dulu pada land development dan pembangunan jalan aksesnya saja dulu," pungkas dia.
Baca Juga: Kantor Sri Mulyani Diserbu Ribuan Petani Tembakau, Tolak Kenaikan Cukai Rokok
