Infografis
Suara.com - PT PP Presisi Tbk (PPRE) optimis bisa meraup kenaikan pendapatan tahun depan. Perseroan akan dengan fokus pada bisnis jasa pertambangan.
Direktur Utama PT PP Presisi, Rully Noviandar menjelaskan, fokus di bisnis sektor tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah dalam program hilirisasi tambang.
"Kami menargetkan peningkatan revenue lebih dari 20% pada tahun 2023. Untuk mencapai tujuan tersebut kami telah menyusun winning target 2023 melalui strategi optimalisasi alat berat, peningkatan kapasitas keuangan, peningkatan kapabilitas SDM, penerapan sistem SCM tersentralisasi, dukungan IT & equipment technology, serta peningkatan tata kelola Perusahaan," ujarnya dalam paparan publik secara virtual yang ditulis Jumat (25/11/2022).
Adapun, papar Rully, hingga kuartal III tahun 2022 ini perseroan meraih pendapatan Rp 2,6 triliun atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,8 triliun.
Baca Juga: Dalam Minesterial Meeting KTT G20, MIND ID Menyatakan Siap Mengelola Tambang yang Berkelanjutan
Menurut dia, kontribusi pendapatan pada lini bisnis jasa pertambangan telah mencapai sebesar 27,3%.
"Pencapaian revenue tersebut merupakan hal yang menggembirakan ditengah fokus Perseroan pada pengembangan bisnis jasa pertambangan kedepan sebagai sumber recurring income," imbuh Rully.
Sementara, Direktur Keuangan Arif Iswahyudi menambahkan, perseroan juga telah melakukan financial strategi melalui Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahun 2022 (Obligasi) yang digunakan untuk menambah fleet jasa pertambangan.
Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan 1 Tahap 1 Tahun 2022 Rp 202,9 miliar dengan biaya penawaran umum obligasi Rp 4,9 miliar, sehingga perolehan hasil bersih Rp 198 miliar dengan perencanaan penggunaan 70% belanja modal dan 30% modal kerja.
"Realisasi penyerapan penggunaan dana obligasi per September 2022 yaitu belanja modal mencapai Rp 77,2 miliar (56%) dari target Rp 138,6 miliar dan modal kerja Rp 56,8 miliar (96%) dari target Rp 59,4miliar, sehingga kami masih memiliki kelonggaran dalam menggunakan dana obligasi untuk menambah fleet jasa pertambangan," pungkas Arif.
Baca Juga: KSP Sebut Pengurusan Izin Usaha Tambang Dikebut, Pengusaha Makin 'Nyaman'?
