Infografis
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperpanjang masa penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2023 dari yang sebelumnya paling lambat 21 November 2022 diundur menjadi paling lambat 28 November 2022.
Sedangkan, upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sebelumnya paling lambat 30 November 2022 menjadi paling lambat 7 Desember 2022.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, perubahan waktu itu sesuai dengan Permenaker 18 Tahun 2022.
Menurut dia, alasan perubahan untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Depeda dalam menghitung UMP 2023 sesuai dengan formula baru.
Baca Juga: Kemnaker Minta Depeda Mematuhi Penetapan Upah Minimum Tahun 2023
"Oleh karena itu kami meminta Depeda untuk mematuhi ketentuan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini dalam menyusun rekomendasi UM tahun 2023, yang akan ditetapkan oleh masing-masing Gubernur," ujar Putri dalam keterangan tertulisnya (23/11/2022).
Dia memaparkan, dalam Permenaker tersebut juga diatur formula penghitungan UM 2023 yang mencakup variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel α (alfa).
Variabel alfa merupakan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi yang bentuknya berupa suatu nilai tertentu dari rentang nilai yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat yaitu antara 0,10 - 0,30.
Ia melanjutkan, di antara rentang nilai itulah Depeda melakukan perhitungan/penentuan dengan mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja sesuai daerahnya.
Hal inilah yang menjadi letak ruang diskusi/dialog bagi anggota Depeda, serta menjadi kesempatan bagi Depeda untuk melaksanakan peran strategisnya dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada Gubernur selaku pejabat pemerintah yang berwenang menetapkan upah minimum.
Baca Juga: UMP Bali 2023 Direkomendasikan Naik Rp 196 Ribu Atau 7,81 Persen
"Dengan demikian, jelas bahwa maksud pengaturan mengenai penghitungan dan tata cara penetapan upah minimum tahun 2023 yang diatur dalam Permenaker ini adalah dengan optimalnya fungsi Dewan Pengupahan melakukan analisa yang cermat seperti yang telah saya jelaskan, maka rekomendasi yang akan diberikan kepada Gubernur akan di diperoleh angka yang diharapkan, dan diterimana oleh seluruh pihak selanjutnya akan ditetapkan oleh para Gubernur," pungkas dia.
