Suara.com - Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Rosdiana Sijabat mengatakan, utang luar negeri (ULN) Indonesia terus mengalami penurunan sejak April 2022 kemarin, baik utang dari Pemerintah maupun utang swasta.
“Kalau kita lihat sekarang sebenarnya mulai dari mungkin sekitar pertengahan tahun mulai bulan April Mei sampai sekarang ada tren penurunan hutang luar negerinya, baik utang luar negeri dari pemerintah ataupun sektor swasta kita gitu ya,” kata Rosdiana.
Dikatakan Rosdiana, di tengah-tengah situasi ketidakpastian global, ada salah satu faktor yang memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia, yakni kenaikan harga-harga komoditas di pasar internasional, dan hal tersebut membantu Indonesia mendapatkan manfaat positif sehingga sektor swasta maupun pemerintah mendapatkan manfaat dari hal tersebut.
“Kemudian tentu juga penurunan hutang luar negeri kita juga terkait dengan kemampuan kita secara perlahan pulih secara ekonomi, meskipun belum terlalu baik ya, tetapi tren pemulihan itu ada setidaknya bisa terlihat misalkan 4 kuartal terakhir, mulai dari akhir 2021 itu kan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%-an sampai kemarin 5,7% jadi sebenarnya kita pada pemulihan ekonomi yang relatif baik,” ujarnya.
Baca Juga: Gubernur BI Beri Tanda-tanda Ekonomi Suram Tahun Depan
“Meskipun belum excellent, belum seperti beberapa negara yang di atas 8% gitu, tetapi saya kira itu semua berpengaruh terhadap turunnya hutang luar negeri kita, tapi kalau misalnya kita lihat lebih detail lagi turunnya hutang luar negeri ini terkait dengan adanya pergeseran kepemilikan terutama untuk obligasi pemerintah,” sambungnya.
Untuk itu, faktor-faktor ketidakpastian pada pasar global seperti pasar keuangan secara global, banyaknya investor asing yang melepas obligasi dan mengganti kepada investasi lain. Hal itu, lanjut Rosdiana akan berdampak pada turunnya utang luar negeri Indonesia secara struktur.
“Kemudian apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia (BI) bahwa pemerintah itu melakukan pelunasan beberapa pinjaman, baik yang sifatnya G to G, pinjaman komersial atau pemerintah kita dengan beberapa lembaga donor multilateral pada tingkat internasional,” ucapnya.
Dijelaskan dosen Ekonomi itu, kalau melihat kemampuan Pemerintah dalam memerintah pihak swasta membayar hutang mereka, baik bunga maupun pokoknya di tengah situasi perekonomian yang masih dalam masa pemulihan, makan akan menjadi tanda-tanda baik bagi Pemerintah dalam membayar hutang.
“Pemerintah yang membuat mereka mampu untuk melakukan pelunasan peminjaman mereka. Lalu kemudian kalau hal lain memang yang perlu ditekankan adalah pemerintah, perlu dan ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kredibilitas dari fiskal kita terkait dengan pinjaman asing, perlu sekali kita pertahankan supaya hutang luar negeri kita ini di kisaran 31%,” jelasnya.
Baca Juga: Puji Ekonomi Indonesia di Antara Anggota G20, Jokowi: Coba Bandingkan dengan Negara Lain
Lebih jauh Rosdiana, Pemerintah saat ini pada posisi bagaimana supaya hutang luar negeri Indonesia ini ada pada posisi yang baik dengan struktur diupayakan ULN dengan tenor, atau hutang jangka panjang yang lebih dominan, sehingga dominasi hutang luar negeri berjangka panjang di atas 85% itu perlu dipertahankan, agar tidak ada beban hutang yang besar menjadi beban jangka pendek sekarang.
“Kita butuh sekali bagaimana pembiayaan di APBN ini bisa berjalan dengan baik, itu dalam rangka pemulihan ekonomi. Saya kira itu yang perlu dipertahankan oleh pemerintah, tetapi kalau kita lihat trend hutang yang turun,” ungkapnya.
“Tentu yang saya katakan tadi ada perubahan porsi kepemilikan, banyak investor asing melepas obligasi di tengah ketidakpastian global dan juga adanya beberapa pelunasan pinjaman pemerintah maupun swasta yang itu semua menunjukkan bahwa manajemen hutang luar negeri kita ini relatif baik, dan itu penting bagi pemerintah dan swasta kita kredibilitas pengelolaan utang asing di mata internasional karena ini akan berkaitan dengan kita, saya kira itu yang terjadi,” tutupnya.