Infografis
Suara.com - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai USD500 juta atau setara Rp7,8 triliun (kurs Rp15.600) guna mendukung reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.
Pinjaman tersebut akan mencakup subprogram pertama di bawah Program Reformasi Badan Usaha Milik Negara (State-Owned Enterprises’ Reform Program), yang akan membantu Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.
Program ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020–2024 yang menyeluruh dan ambisius, yang memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN dan memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
“BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Yurenda Basnett, Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (18/11/2022).
Baca Juga: 'BUMN' Singapura Rugi Rp4,3 Triliun Akibat Bursa Kripto FTX Bangkrut
“Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi. ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN," tambah Yurenda.
Program tersebut akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya sehingga BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.
Program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan, serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim.
KfW, bank pembangunan Jerman, akan memberi pembiayaan bersama (cofinancing) dengan pinjaman yang nilainya setara €300 juta (USD295,8 juta).
Indonesia memiliki lebih dari 100 BUMN pada 2021, dengan aset keseluruhan senilai USD610 miliar, setara dengan sekitar 53 persen produk domestik bruto Indonesia.
Baca Juga: Pebisnis Indonesia Anggap Inflasi dan Krisis Utang Jadi Dua Risiko Tertinggi Selama 2022
