Infografis
Suara.com - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III-2022 kembali menurun menjadi 394,6 miliar dolar AS, dari posisi triwulan II-2022 sebesar 403,6 miliar dolar AS.
Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, hal ini disebabkan penurunan utang negara sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta.
Secara tahunan, posisi ULN triwulan III-2022 mengalami kontraksi sebesar 7 persen (year-on-year/yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,9 persen (yoy).
Sementara posisi ULN pemerintah pada triwulan III-2022 sebesar 182,3 miliar dolar AS, lebih rendah dari posisi ULN pada triwulan sebelumnya yang sebesar 187,3 miliar dolar AS.
ULN pemerintah secara tahunan terkontraksi 11,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,6 persen (yoy).
Penyebab lain penurunan posisi utang negara tersebut yaitu perpindahan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global.
Ia menjelaskan pelunasan atas beberapa pinjaman program dan proyek yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN pemerintah pada periode laporan.
Sementara, penarikan ULN pada triwulan ketiga tahun ini masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN pemerintah).
Baca Juga: Pengamat Sebut Jangan Sampai Isu Resesi Ekonomi Global Bikin Masyarakat Ketakutan
Kemudian untuk sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6 persen). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
