Infografis
Suara.com - Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, Jepang dan Inggris ingin berpartisipasi dalam proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta melalui MoU antara pemerintah Indonesia dengan kedua negara tersebut yang berlangsung di Bali, Senin (14/11/2022).
Menhub juga menyinggung kota lain yang akan dilakukan studi pembangunan MRT dan LRT, diantaranya Medan, Bandung, Surabaya dan Bali.
"Tempat-tempat lain yang sekarang sedang akan dilakukan studi berkaitan dengan MRT dan LRT yaitu Medan, Bandung, Surabaya, dan Bali," ujar Menhub.
Penandatanganan ini dihadiri oleh Menhub Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang Satoru Mizushima, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins, serta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Baca Juga: Jokowi Sampaikan Dukacita Serangan Bom Istanbul yang Tewaskan 6 Orang
MoU yang ditandatangani yaitu pertama, Memorandum of Cooperation (MoC) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1. Kedua, Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris tentang Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.
Menhub mengatakan saat ini banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan investasi pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT.
“Jepang dan Inggris merupakan dua mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi,” kata Menhub.
Nota kesepahaman ini diharapkan jadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta, yang dapat menjadi solusi mengurangi kemacetan dan juga sebagai moda transportasi publik yang ramah lingkungan, sehingga mampu mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara bersih.
Ia menambahkan, KTT G20 jadi momen mencari peluang kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara, melalui pendanaan kreatif nonAPBN.
Baca Juga: Rusia Tegaskan Isu Sergei Lavrov Masuk RS Saat Tiba di Bali Sebagai Puncak Kepalsuan
Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara, di tengah keterbatasan APBN.
