Infografis
Suara.com - Aliansi Indonesia People Assembly mengecam seluruh tindakan represif dan provokasi yang dilakukan negara dalam membungkam gerakan kritik rakyat sepanjang persiapan KTT G20.
Koordinator Indonesia People Assembly Raden Deden Fajrullah mengatakan, tindakan-tindakan negara dalam membungkam kritik rakyat merupakan tindakan yang membelakangi demokrasi.
"Dan semakin menunjukkan orientasi G20 sama sekali bukan untuk rakyat tetapi hanya untuk segelintir pengusaha besar dan negeri-negeri kaya yang memiliki kepentingan memindahkan beban krisis yang mereka hadapi ke negeri-negeri miskin dan terbelakang," tulis Raden dalam rilis pers dikutip Senin (14/11/2022).
Aliansi menyoroti sikap negara melalui tindakan represi terhadap beberapa organisasi yang sedang menyelenggarakan kegiatan dalam menyikapi KTT G20. Mereka mencatat ada beberapa kegiatan yang mendapat pengadangan.
Misalnya, pengadangan terhadap Pesepeda Chasing the Shadow GreenPeace di Probolinggo. Kemudian ada juga pembatalan kegiatan ruang aspirasi dan seni anak muda Bali untuk iklim yang diorganisasikan oleh 350.id dan XR, serta pembatalan acara jangkongan warga, dan beberapa pembubaran aktivitas lain yang telah menyebabkan beberapa organisasi akhirnya terpaksa menjalankan aktivitas tanpa publikasi sama sekali.
"(Itu) adalah merupakan serangkaian tindakan fasis dan brutal dalam mengekang dan membungkam demokrasi. Hal yang tidak jauh berbeda juga kami (Indonesia People Assembly) alami," tulis Raden.
Sebelumnya, acara diskusi yang diselenggrakan oleh BEM FH bersama dengan aliansi Bali Tidak Diam (BTD) yang menjadi rangkaian pembuka agenda yang diselenggarakan Indonesia People Assembly di Bali juga mendapatkan ancaman pembubaran. Ancaman itu datang dari pihak kampus Universitas Udayana.
Gerakan rakyat menolak G20 di beberapa kota yang dikoordinasikan oleh aliansi juga mendapatkan intimidasi, baik dengan cara didatangi secara langsung maupun dihubungi via telepon.
"Seperti yag dialami oleh kawan-kawan GSBI Kalbar di mana pada tanggal 12 kemarin didatangi oleh 3 orang dari Bais dan BIN yang meminta keterangan terkait soal kampanye melawan G20 yang kami selenggarakan," tulis Raden.
Baca Juga: Jokowi Luncurkan Pandemic Fund di G20: Dana yang Dikumpulkan Belum Cukup
Sementara itu di Mataram, Koordinator Indonesia People’s Assembly (IPA) Kota Mataram mendapatkan telepon serupa dari Bais dan BIN. Hal serupa juga didapat mereka yang berada di Jember dan Malang.
