Infografis
Suara.com - Aliansi Indonesia People Assembly mengecam seluruh tindakan represif dan provokasi yang dilakukan negara dalam membungkam gerakan kritik rakyat sepanjang persiapan KTT G20.
Koordinator Indonesia People Assembly Raden Deden Fajrullah mengatakan, tindakan-tindakan negara dalam membungkam kritik rakyat merupakan tindakan yang membelakangi demokrasi.
"Dan semakin menunjukkan orientasi G20 sama sekali bukan untuk rakyat tetapi hanya untuk segelintir pengusaha besar dan negeri-negeri kaya yang memiliki kepentingan memindahkan beban krisis yang mereka hadapi ke negeri-negeri miskin dan terbelakang," tulis Raden dalam rilis pers dikutip Senin (14/11/2022).
Aliansi menyoroti sikap negara melalui tindakan represi terhadap beberapa organisasi yang sedang menyelenggarakan kegiatan dalam menyikapi KTT G20. Mereka mencatat ada beberapa kegiatan yang mendapat pengadangan.
Baca Juga: Jokowi Luncurkan Pandemic Fund di G20: Dana yang Dikumpulkan Belum Cukup
Misalnya, pengadangan terhadap Pesepeda Chasing the Shadow GreenPeace di Probolinggo. Kemudian ada juga pembatalan kegiatan ruang aspirasi dan seni anak muda Bali untuk iklim yang diorganisasikan oleh 350.id dan XR, serta pembatalan acara jangkongan warga, dan beberapa pembubaran aktivitas lain yang telah menyebabkan beberapa organisasi akhirnya terpaksa menjalankan aktivitas tanpa publikasi sama sekali.
"(Itu) adalah merupakan serangkaian tindakan fasis dan brutal dalam mengekang dan membungkam demokrasi. Hal yang tidak jauh berbeda juga kami (Indonesia People Assembly) alami," tulis Raden.
Sebelumnya, acara diskusi yang diselenggrakan oleh BEM FH bersama dengan aliansi Bali Tidak Diam (BTD) yang menjadi rangkaian pembuka agenda yang diselenggarakan Indonesia People Assembly di Bali juga mendapatkan ancaman pembubaran. Ancaman itu datang dari pihak kampus Universitas Udayana.
Gerakan rakyat menolak G20 di beberapa kota yang dikoordinasikan oleh aliansi juga mendapatkan intimidasi, baik dengan cara didatangi secara langsung maupun dihubungi via telepon.
"Seperti yag dialami oleh kawan-kawan GSBI Kalbar di mana pada tanggal 12 kemarin didatangi oleh 3 orang dari Bais dan BIN yang meminta keterangan terkait soal kampanye melawan G20 yang kami selenggarakan," tulis Raden.
Baca Juga: Pilot Pesawat Presiden Yoon Kibarkan Bendera Korea Selatan dan Indonesia
Sementara itu di Mataram, Koordinator Indonesia People’s Assembly (IPA) Kota Mataram mendapatkan telepon serupa dari Bais dan BIN. Hal serupa juga didapat mereka yang berada di Jember dan Malang.
"Dan barangkali banyak yang lainnya yang belum terlaporkan seiring dengan terus berlangsungnya berbagai rangkain kampanye kami melawan G20 di berbagai kota," tulis Raden.
Bukan cuma adangan dan ancaman, aliansi mencatat ada beberapa akun media sosial organisasi dan personal yang kerap membagikan narasi-narasi kritik terhadap G20 terkena suspend.
Termasuk nomor WhatsApp milik Raden selaku Koordinator IPA. Upaya peretasan itu tergambar lewat permintaan konfirmasi registrasi yang muncul beberapa kali.
"Semua tindakan tersebut terang adalah tindakan yang menodai demokrasi kita, menodai kebebasan setiap warga negara untuk bersuara dan berpendapat yang juga telah diatur di dalam undang-undang. Sebabnya, kami dari aliansi Indonesia People’s Assembly yang terdiri dari 25 organisasi tingkat nasional dan daerah di 15 provinsi dan kemungkinan akan terus bertambah dengan ini menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan seluruh upaya provokasi rakyat, intimidasi, teror, dan pembubaran paksa terhadap seluruh gerakan rakyat," kata Raden.
