Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat strategis dalam merancang mekanisme transisi energi di Indonesia.
Menurutnya, untuk mendesain kebijakan transisi energi perlu tinjauan dari sisi fiskal.
“Apakah kita akan memberikan insentif atau memberikan subsidi? Semua memiliki implikasi dalam hal belanja negara yang sangat besar,” ungkap Menkeu pada Acara Bloomberg CEO Forum di Bali, Jumat (11/11/2022).
Di samping itu untuk mewujudkan transisi energi, Kemenkeu bersinergi dan bekerja sama sangat erat dengan Kementerian/Lembaga yang terkait. Diantaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang bertanggung jawab untuk merancang mekanisme transisi energi ini.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: 64 Juta UMKM Sudah Masuk Platform Digital
Sementara itu, transisi energi menjadi prioritas bagi Indonesia. Dalam Climate Change Conference ke-26, Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk beralih dari energi batu bara. Untuk itu, Kemenkeu turut serta berdiskusi bersama dengan PLN untuk mengidentifikasi pembangkit listrik mana yang akan dipensiunkan dan berapa biayanya.
Pemerintah juga tengah berdiskusi mengenai pajak karbon dan mengenalkan pasar karbon yang belum pernah ada di Indonesia.
“Indonesia melakukan banyak pekerjaan yang sangat serius dan kredibel agar kita dapat memberikan komitmen ini. Terlebih, negara maju yang punya demand tinggi terhadap produksi batu bara Indonesia,” pungkas Menkeu.
