Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Bengkak Rp 21 Triliun, China Lebih Rendah!

Kamis, 10 November 2022 | 08:37 WIB
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Bengkak Rp 21 Triliun, China Lebih Rendah!
Kereta cepat inspeksi dihadirkan di lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak/foc].
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diketahui mengalami pembengkakan nilai investasi atau overrun. Tetapi, ada perbedaan hitungan overrun antara pemerintah Indonesia dengan China.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan, berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai investasi proyek itu membengkak sebesar USD1.499 atau setara Rp21,7 triliun (kurs USD1 = Rp15.500).

Sedangkan, hitungan pemerintah China bengkaknya biaya pembangunan proyek sebesar USD980 juta atau setara Rp15,19 triliun.

"Jadi, ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta yang ditulis Kamis (10/11/2022).

Baca Juga: Jokowi dan Xi Jinping Batal Hadiri Uji Dinamis Kereta Cepat Jakarta Bandung Secara Virtual

Rangkaian kereta inspeksi untuk kebutuhan perawatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegal Luar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis (13/10/2022). ANTARA/Aji Cakti
Rangkaian kereta inspeksi untuk kebutuhan perawatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegal Luar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis (13/10/2022). ANTARA/Aji Cakti

Dwiyanana menjelaskan, perbedaan asumsi dilihat dari perhitungan dari pihak ketiga. Pemerintah China, lanjut dia, tidak memasukkan biaya pihak ketiga seperti penyediaan persinyalan, sedangkan Pemerintah Indonesia memasukkan ke daftar biaya yang bengkak.

"Di China (persinyalan) itu free ya. China menilai seharusnya pemerintah Indonesia juga bisa memberikan free of charge pada KCJB untuk mendapatkan frekuensi GSMR," ucap dia.

Dengan temuan ini, Dwiyana meminta pemerintah China bisa memaklumi kondisi di Indonesia. Meskipun pada awalnya, Dia memastikan, pemerintah China tidak menerima hitungan dari BPKP.

"Saya yakin pembahasan berikutnya ada titik temu. Sekali lagi ini proyek investasi bersama antara pemerintah China dan Indonesia," pungkas dia.

Baca Juga: Covid-19 di China Kian Memburuk, Harga Minyak Dunia Ambruk

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI