Menaker: Murni APBN, BSU 2022 Bukan Berasal dari Uang BPJS Ketenagakerjaan!

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah terus memantau penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022 di berbagai daerah. Kali ini, Ida meninjau penyaluran BSU di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta Timur. Dia menyaksikan langsung uang BSU sebesar Rp600 ribu yang diberikan dapat langsung diterima secara cash oleh para penerima manfaat.

Ida menjelaskan, BSU diberikan untuk menekan dampak dari penyesuaian harga BBM (Bahan Bakar Minyak). BSU Rp600 ribu diharapkan mampu meringankan beban para pekerja yang terkena dampak kenaikan harga BBM serta kebutuhan pokok. Alokasi dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disuntikkan langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"BSU bukan berasal dari uang yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Ini murni dari APBN. Bahkan, Kemnaker juga tidak pernah ketemu sama uang itu karena langsung disuntikkan ke Pos Indonesia, ke Himbara. Maka tidak boleh uangnya berkurang Rp1 pun," tegas Ida di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu, (9/11/2022).

Ida menjelaskan, pelibatan PT Pos Indonesia dalam penyaluran BSU 2022 berangkat dari pengalaman penyaluran BSU 2021 yang tidak bisa tersalurkan 100% karena para penerima manfaat belum memiliki rekening Bank Himbara. Akibatnya, uang BSU yang tidak tersalurkan harus dikembalikan ke Kemenkeu.

"Belajar dari itu, maka untuk tahun 2022 ini, setelah Bank Himbara selesai, kami turut salurkan juga melalui PT Pos Indonesia," kata Ida.

Adapun hingga Rabu, (9/11/2022), PT Pos Indonesia telah menyalurkan BSU kepada 1,24 juta orang atau sekitar 34,69% dari target 3,59 juta. Sedangkan secara keseluruhan, Kemnaker mencatat, penyaluran BSU sudah mencapai 80,30% atau 10,32 juta orang penerima dari target 14,63 juta orang.

Ida meminta Pos Indonesia untuk mempercepat penyaluran BSU supaya bisa segera tuntas.

"Secepatnya yah pak saya minta," ucap Ida.