Infografis
Suara.com - Industri nikel digadang-gadang bakal menjadi primadona di masa depan. Tentu tak berlebihan karena Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia.
Pengamat Ekonomi dan Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat bahwa nikel memiliki prospek yang sangat bagus dalam jangka panjang. Hal itu lantaran nikel tidak hanya bisa dijadikan bahan baku baterai kendaraan listrik saja, melainkan juga dipoles menjadi produk-produk lain bernilai ekonomi tinggi.
“Jangka panjang nikel memiliki prospek yang bagus. Kebijakan larangan ekspor ini sudah tepat, tapi tentu itu saja tidak cukup. Apalagi, produk turunan nikel juga berpotensi memiliki nilai ekonomi tinggi dan bisa meningkatkan devisa negara,” kata Fahmy.
Lebih lanjut, menurutnya, ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah agar industri nikel ke depan makin bersinar. Tidak hanya sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik saja, juga mampu mengekspor produk kendaraan listrik.
Pertama, pemerintah perlu menciptakan serta menjaga ekosistem nikel, terutama bagaimana kapasitas produksi bisa dipenuhi dan sesuai target. Kedua, inovasi produk turunan nikel dengan memfokuskan pada riset dan pengembangan, serta berkolaborasi dengan banyak pihak.
“Ketiga dan yang cukup penting adalah adanya transfer teknologi. Kita punya sumber daya besar, tapi teknologinya masih perlu banyak belajar,” ujar Fahmy.
“Saya berkeyakinan harga mobil listrik bisa jauh lebih murah jika ekosistemnya berjalan dan komponen teknologi serta adanya komitmen bersama dari pemerintah,” lanjutnya.
Di sisi lain, kehadiran nikel serta produk turunannya yang lebih ramah lingkungan turut berkontribusi pada misi pemerintah yang menginginkan nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060.
Meski tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, namun misi tersebut bukan mustahil terwujud. Asalkan pemerintah memiliki komitmen bersama untuk merealisasikan hal itu.
Baca Juga: Nikel Indonesia Banyak Dikuasai China, Pengusaha Pribumi Makin Tak Berdaya
“Komitmen Presiden Jokowi sangat tinggi, namun ini juga perlu didukung oleh para Menteri dan pemangku kebijakan di bawahnya. Jangan sampai ada kontradiksi kebijakan,” kata Fahmy.
