Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ikut angkat suara terkait isu ribuan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sejumlah sektor industri.
Sri Mulyani menuturkan, pemerintah akan menggunakan seluruh instrumen fiskal seperti, alokasi belanja negara untuk menahan gejolak ekonomi yang telah memberikan dampak sosial, seperti PHK.
"Berbagai langkah-langkah tersebut untuk memberikan bantuan sosial," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK secara virtual, Kamis (3/11/2022).
Salah satunya, kata Sri Mulyani, ketika terjadi gejolak kenaikan harga baik minyak goreng dan BBM pemerintah memberikan sejumlah program bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat, begitu juga terhadap para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta.
Baca Juga: Bakal Ada PHK dan Harga Naik, Ini 5 Cara Cerdas Hadapi Resesi Tahun Depan!
Sri Mulyani berharap, sejumlah bantalan sosial ini dapat memberikan daya dorong agar daya beli masyarakat tetap bisa terjaga.
Ia berjanji, pemerintah akan melihat ruang APBN yang cukup untuk yang akan diakselerasi dalam berbagai pembayaran bantuan sosial.
Sementara di sisa 2022, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah masih berjalan dengan skema pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Oleh karena itu, di dalam rangka menjaga momentum pemulihan secara agregat, momentum belanja APBN sangat kuat," katanya.
Sebelumnya, isu PHK ribuan pekerja di beberapa sektor seperti industri garmen, tekstil dan alas kaki tengah menjadi sorotan baru-baru ini.
Baca Juga: Indeks PMI Manufaktur RI di Jalur Ekspansif, Tapi Kok PHK Merajalela?
Bahkan, ada yang menyebut sekira 55 ribu karyawan pabrik tekstil di sejumlah daerah sudah terkena PHK.
Menanggapi hal ini, Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu masih mempelajari lebih lanjut soal adanya isu tersebut.
"Nanti kita pelajari," kata Febrio di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Seharusnya, Febrio mengemukakan, isu ribuan karyawan yang terkena PHK tersebut tidak ada, mengingat saat ini indeks PMI Manufaktur Indonesia dalam jalur ekspansif, meski pada bulan Oktober 2022 kemarin mengalami perlambatan.
Kinerja Manufaktur
Kinerja manufakur Indonesia pada Oktober 2022 tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang berada pada level 51,8, meski demikian level ini melambat dibandingkan pada bulan sebelumnya yang tercatat 53,7.
"Yang jelas manufaktur masih ekspansif. Pengangguran malah kita lihat trennya terus menurun," ucapnya.
Tak mau berandai-andai, Febrio lantas meminta waktu itu mempelajari laporan terkait isu ribuan pekerja yang terkena PHK tersebut.
"Sektor demi sektor kita lihat. Kalau dia ada hal berbeda sendiri kan ada hal yang unik yang harus kita pelajari, kita coba antisipasi," kata Febrio.
Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat Yan Mei melaporkan per Oktober 2022 tercatat sebanyak 55.000 pekerja dikenakan PHK dan 18 perusahaan tutup dari 14 kabupaten/kota di Jawa Barat yang melaporkan.
"Sudah ada 14 kabupaten/kota yang memberikan laporan mengenai pengurangan atau putus kontrak. Kurang lebih yang kena PHK itu hampir 55.000 dan yang tutup ada 18 perusahaan," kata Yan Mei.
Dari 18 perusahaan yang tutup, setidaknya 9.500 pekerja terkena dampak. Jika ditotal, dari pengurangan dan putus kontrak hingga saat ini tercatat sebanyak 64.000 pekerja dari 124 perusahaan.
