Infografis
Menurutnya, seluruh anggota Banggar DPRD seharusnya sudah mengetahui dinamika pembahasan tersebut. Dokumen RKPD juga selalu disampaikan kepada Banggar sehingga seluruh anggota seharusnya sudah membacanya.
“Kalau mengaku belum tahu ya mungkin belum mengupdate saja,” katanya.
Sumarno menegaskan, jika menilik tahapan APBD sebetulnya tidak molor. Waktu pembahasan APBD masih dalam rentang waktu yang aman karena batasnya akhir November.
“Jadi masih aman. Insyalaah tidak terlambat,” tegasnya.
Sedangkan terkait ketidakhadiran gubernur dalam rapat paripurna, seperti dipersoalkan Anggota Fraksi PKB DPRD Jateng Benny Karnadi, menurut Sumarno tidak berpengaruh. Sebab Ganjar selalu datang pada sidang paripurna yang sifatnya tidak bisa diwakilkan.
“Yang Pak Gub tidak hadir itu karena berhalangan, tapi tidak banyak. Yang sifatnya harus hadir karena ada persetujuan atau penandatanganan, Pak Gub pasti hadir,” katanya.
