Infografis
Suara.com - Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diduga salah menyita salah satu aset milik obligor besan Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yaitu Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono atau lebih dikenal Duo Harjono.
Aset tersebut berupa bangunan dan tanah atas nama PT Bogor Raya Development (BRD) serta anak usahanya PT Bogor Real Estate Indo. Aset itu terdiri dari perumahan, padang golf hingga beberapa hotel.
PT BRD membantah aset tersebut masih dimiliki oleh duo Harjono. Bahkan, PT BRD telah menggugat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (PUPN), karena salah sita aset tersebut.
Alih-alih menyita aset milik Obligor BLBI a.n. Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono, PUPN justru memerintahkan penyitaan aset milik Grup Bogor Raya.
Gugatan terhadap PUPN yang terdaftar dengan Perkara Nomor 226/G/2022/PTUN.JKT dan 227/G/2022/PTUN.JKT, kini telah memasuki tahap pemeriksaan ahli.
"Pihak ketiga hanya bisa diminta untuk membayar utang seorang Penanggung Hutang hanya jika pihak ketiga tersebut berkedudukan sebagai Penjamin Utang. Guna menetapkan seseorang sebagai penjamin utang, haruslah ada dasar hukum yang menyatakan hal tersebut," ujar Djohansjah sebagai Ahli dalam persidangan tersebut, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (2/11/2022).
Ahli pun menjelaskan bahwa perlu ada formalitas yang dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan guna dapat mengualifikasikan seseorang sebagai Penjamin Hutang atau bukan.
"Artinya, pemerintah tidak bisa secara serta-merta menetapkan seseorang atau suatu pihak sebagai Penjamin Hutang," imbuh dia.
Usai persidangan, Kuasa Hukum Grup Bogor Raya dari Lubis, Santosa & Maramis Law Firm, Fransiskus Xaverius menyatakan bahwa keterangan ahli menegaskan bahwa Grup Bogor Raya tidak bertanggung jawab atas utang-utang dari obligor BLBI mana pun kepada negara karena Grup Bogor Raya bukan penjamin utang BLBI.
Baca Juga: 2.802 Hektar Tanah Trijono Gondokusumo di Jaksel Disita Satgas BLBI
"Keterangan Ahli semakin membuktikan bahwa perintah penyitaan yang diterbitkan terhadap aset klien kami salah sasaran," imbuh Frans.
