Menhub Akan Wajibkan Semua Kantor di Jakarta Sediakan Charging Station Kendaraan Listrik

M Nurhadi Suara.Com
Rabu, 02 November 2022 | 12:54 WIB
Menhub Akan Wajibkan Semua Kantor di Jakarta Sediakan Charging Station Kendaraan Listrik
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. [Hiskia Andika Weadcaksana / SuaraJogja.id]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menhub Budi Karya Sumadi meminta agar pengelola gedung perkantoran, baik pemerintah atau swasta menyediakan alat pengisian daya (charging station) untuk kendaraan listrik (EV).

"Kemarin saya bertemu dengan gubernur dan ESDM semua sepakat, bahkan semua gedung di Jakarta nantinya akan diwajibkan memiliki charging station yang berguna untuk memberikan kemudahan bagi pengguna EV (electric vehicle)," kata Budi Karya Sumadi saat membuka pameran otomotif Indonesia Motorcycle Show (IMOS) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (2/11/2022) siang.

Menhub mengatakan, kendaraan listrik memiliki manfaat tidak hanya sebagai alat mobilitas semata, melainkan turut memberikan dampak lingkungan dan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak.

Ia juga mengapresiasi perusahaan otomotif yang mau memulai untuk mengembangkan bahkan sudah menjual berbagai jenis kendaraan listrik di Indonesia.

Baca Juga: Kemenhub Masih Menunggu Keputusan Kemenkeu Terkait Subsidi Konversi Kendaraan Listrik

Budi berharap, upaya itu mendapat sambutan dari masyarakat untuk beralih dari kendaraan bermesin bakar konvensional ke EV.

"EV memberikan game changer bagi lingkungan dan juga konsumsi BBM dan yang lainnya. Saya apresiasi merek-merek besar yang sudah memulai," kata dia.

"Saya harap lebih banyak lagi yang melakukan konversi. Pada motor-motor model lama, itu pun kita bisa lakukan," kata dia.

Di sisi lain, Budi Karya Sumadi tidak menampik bahwa perkembangan EV berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang saat ini sedang digenjot pembangunan oleh pemerintah bersama pihak swasta.

"Transportasi semakin penting, oleh karenanya dalam APBN pun infrastruktur yang mempengaruhi kegiatan transportasi selalu diberi ruang dan menjadi visi dan misi dari Presiden untuk bisa menghubungkan dan mempersatukan Indonesia," pungkasnya.

Baca Juga: Kemenhub Catat Ada 31.827 Kendaraan Listrik Beredar

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI