“Di dalam negeri, Indonesia telah memprioritaskan agenda transisi energi dengan mengejar berbagai program seperti dekarbonisasi melalui coal-phase out, hydro power plant serta penjajakan kerjasama Carbon-Capture Utilization Storage (CCUS),” imbuh Menko Airlangga.
Dalam pembicaraan menyangkut krisis global, Menko Airlangga menyampaikan bahwa ketahanan pangan Indonesia dinilai relatif kuat dengan adanya surplus produksi pangan dan ketersediaan pupuk untuk ke depannya.
Terkait konflik di Ukraina, disrupsi pangan, dan produk pertanian global, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas upaya Sekjen PBB dalam pembentukan Global Crisis Response Group (GCRG) dan Black Sea Initiatives. Perjanjian tersebut akan berlangsung selama 120 hari dari bulan Juli dan akan berakhir pada bulan November ini.
"Pemerintah Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Initiatives hingga melampaui November 2022,” ungkap Menko Airlangga.
Perpanjangan durasi perjanjian Black Sea Initiatives masih dibicarakan bersama dengan semua pihak, namun PBB optimis bahwa pihak yang terlibat akan menyetujui hal ini, dan semoga perpanjangan perjanjian tersebut dapat diumumkan segera.
"Dampak sanksi dunia terhadap sistem perbankan dinilai masih menjadi hambatan bagi ekspor komoditi produk pertanian seperti gandum dan juga bahan baku pupuk,” ujar Sekjen PBB menanggapi Menko Airlangga.
Dalam menghadapi krisis pada sektor keuangan, agenda debt relief termasuk debt reduction masih terus diperjuangkan dan tengah mencari kata sepakat dalam Forum G20.