Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Kantor PBB New York.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Wakil Tetap/ Dubes RI New York, beserta Delegasi Indonesia. Pertemuan tersebut membahas berbagai dinamika geopolitik dan geoekonomi, dampak krisis global, dan perkembangan persiapan penyelenggaraan KTT G20 di Bali.
“Kami mendukung penuh dan bersedia menyuarakan kepentingan Presidensi G20 Indonesia, untuk keberhasilan penyelenggaraan KTT di Bali,” tegas Sekjen Guterres dalam keteranga persnya di Jakarta, Jumat (28/10/2022).
Sekjen Guterres juga menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan atas berbagai tantangan global yang terjadi dalam masa kepemimpinan Indonesia pada G20, yang saat ini berlangsung dalam instabilitas geopolitik dunia, krisis multidimensi, dan proses pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Baca Juga: Tak Mau Citranya Buruk, Antrean di Bandara Ngurah Rai Diminta Jangan Sampai Menumpuk
Sekjen PBB menyempatkan diri untuk menyampaikan perkembangan di berbagai sektor mencakup keuangan, perubahan klim, emerging economies dan transisi energi, dimana Indonesia juga terlibat di dalamnya.
Sekjen PBB juga meminta dukungan Indonesia dan negara berkembang besar lainnya seperti Brasil, India, dan Afrika Selatan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi dampak climate change.
"Selama ini PBB telah menjalin komunikasi dan memberikan dukungan terhadap isu climate change, dan kedepannya siap memperdalam kolaborasi dengan G20 pada isu penting ini," kata Guterres.
Sementara itu Menko Airlangga memaparkan berbagai perkembangan penting dalam pertemuan G20 selama ini.
"Indonesia berkomitmen dalam memperjuangkan ketiga agenda utama G20 tahun ini yakni Global Health Architecture, Digital Economy Transformation, serta Energy Transition,” ungkap Menko Airlangga.
Baca Juga: Luhut Binsar Sebut Bali Sudah Siap Sambut Para Pemimpin Negara di KTT G20
Komitmen negara-negara G20 dalam Financial Intermediary Fund untuk Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPPR) diwujudkan melalui peningkatan alokasi pendanaan.
“Di dalam negeri, Indonesia telah memprioritaskan agenda transisi energi dengan mengejar berbagai program seperti dekarbonisasi melalui coal-phase out, hydro power plant serta penjajakan kerjasama Carbon-Capture Utilization Storage (CCUS),” imbuh Menko Airlangga.
Dalam pembicaraan menyangkut krisis global, Menko Airlangga menyampaikan bahwa ketahanan pangan Indonesia dinilai relatif kuat dengan adanya surplus produksi pangan dan ketersediaan pupuk untuk ke depannya.
Terkait konflik di Ukraina, disrupsi pangan, dan produk pertanian global, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas upaya Sekjen PBB dalam pembentukan Global Crisis Response Group (GCRG) dan Black Sea Initiatives. Perjanjian tersebut akan berlangsung selama 120 hari dari bulan Juli dan akan berakhir pada bulan November ini.
"Pemerintah Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Initiatives hingga melampaui November 2022,” ungkap Menko Airlangga.
Perpanjangan durasi perjanjian Black Sea Initiatives masih dibicarakan bersama dengan semua pihak, namun PBB optimis bahwa pihak yang terlibat akan menyetujui hal ini, dan semoga perpanjangan perjanjian tersebut dapat diumumkan segera.
"Dampak sanksi dunia terhadap sistem perbankan dinilai masih menjadi hambatan bagi ekspor komoditi produk pertanian seperti gandum dan juga bahan baku pupuk,” ujar Sekjen PBB menanggapi Menko Airlangga.
Dalam menghadapi krisis pada sektor keuangan, agenda debt relief termasuk debt reduction masih terus diperjuangkan dan tengah mencari kata sepakat dalam Forum G20.
