Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan tidak ada lagi mafia di pelabuhan yang melakukan pungutan liar (pungli). Caranya dengan membuat sistem layanan terintegrasi di pelabuhan.
Dia menjelaskan, perlu kerja sama antara semua pihak di sektor pelabuhan untuk membuat sistem layanan yang terintegrasi.
"Jadi, perlu meningkatkan pengawasan pada operasional jasa kepelabuhan, supaya mafia-mafia yang melakukan pungli, suap, dan korupsi di kawasan pelabuhan sudah tidak ada lagi," ujarnya dalam Webinar Stranas PK, Kamis (27/10/2022).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini melanjutkan, sistem layanan dan pengawasan pelabuhan juga bisa terhubung dengan sistem di KPK, sehingga semua bisa mengawasi praktik-praktik korupsi atau pungli di Pelabuhan
Baca Juga: Kabid Propam Polda Sumut Kumpulkan Seluruh Polantas di Medan, Ada Apa?
"Minimal pengawasan dan dilakukan oleh sistem misalnya sistem Ya sudah terintegrasi dapat terhubung dengan sistem di KPK, jaga ID dan semua bisa ikut saling mengawasi satu sama lainnya," jelas dia.
Selain itu, Luhut juga mengingatkan ke pemangku kepentingan agar memperhatikan kecepatan pelayanan dan teknologi di pelabuhan.
"Kemudian, standarisasi kecepatan waktu infrastruktur dan pelayanan, serta meningkatkan komunikasi antara badan usaha pelabuhan dan layanan pemerintahan," ucap dia.
Luhut menambahkan, dengan cara-cara itu dia meyakini operasional di pelabuhan bisa efisien yang nantinya bisa menurunkan biaya logistik nasional. Selain itu, dengan cara itu diharapkan semua pelabuhan Indonesia bisa bersaing dengan negara tetangga.
"Kalau kita semua bekerja sama dengan tekad yang sama, pasti tidak bisa lakukan, Indonesia itu negara hebat kita harus tahu mengenai itu," pungkas dia.
Baca Juga: Tegas! Kapolri Minta Setoran dari Bawahan ke Atasan di Polri Dihilangkan
