Infografis
Suara.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban meminta kepada pada pimpinan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak asal dalam melakukan investasinya.
Pasalnya, kata dia, saat ini masih banyak perusahaan plat merah yang mengalami masalah keuangan akibat salah strategi investasi.
"Saya minta kepada para BUMN, kalau Anda masuk ke properti, pastikan investasi Anda bermanfaat, karena saya sangat menghindari Anda datang ke saya meminta PMN (Penyertaan Modal Negara)," ujar Rionald dalam Investor Gathering 2022 Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di Jakarta, Kamis (27/10/2022).
Dia mengatakan, DJKN sering menyalurkan PMN kepada BUMN, baik bertujuan untuk penugasan pengerjaan proyek nasional, pengembangan skala bisnis, atau perbaikan kondisi keuangan.
Baca Juga: Gonjang-Ganjing Resesi Hingga Tahun Politik, Bagaimana Nasib Investasi Pasar Modal Tahun Depan?
"Keputusan investasi yang tidak optimal justru berisiko kerugian dan malah membebani keuangan BUMN. Maka dari itu, pastikan investasinya bisa memberikan hasil yang baik," katanya.
Sebelumnya Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Dodok Dwi Handoko menyebutkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 7 (tujuh) BUMN sebesar Rp38,5 triliun.
Alokasi PMN dalam APBN merupakan bentuk dukungan Pemerintah kepada BUMN yang mendapat penugasan dalam rangka pembangunan infrastuktur prioritas. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan daya saing nasional serta diharapkan dapat mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak pandemi Covid-19.
“PMN tahun 2022 akan difokuskan untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur transportasi, mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta mendukung penjaminan proyek infrastruktur nasional,” ujarnya Dodok.
Tujuh BUMN dimaksud yakni:
Baca Juga: 3 Macam Investasi Syariah Syariah di Indonesia dan Bedanya dengan Konvensional
1. PT Waskita Karya (Rp3.000 miliar)
Untuk mendukung penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi.
2. PT PII (Rp1.085 miliar)
Mendukung penjaminan untuk 19 proyek infrastruktur.
3. PT SMF (Rp2.000 miliar)
Mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR dengan target 200.000 unit (porsi 25%).
4. PT Adhi Karya (Rp1.976 miliar)
Investasi pada jalan tol Solo-Yogya-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen dan SPAM Regional Karian-Serpong.
5. PT Hutama Karya (Rp23.850 miliar)
Melanjutkan pembangunan 8 ruas Tol Trans Sumatera (JTTS). Output JTTS bagi masyarakat berupa penurunan waktu tempuh dan biaya logistik.
6. Perum Perumnas (Rp1.568 miliar)
Peningkatan kapasitas usaha dalam melanjutkan program Pemerintah pengadaan “satu juta rumah” serta mendukung penyediaan perumahan rakyat untuk MBR.
7. PT PLN (Rp5.000 miliar)
Pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan (transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa) serta mendukung pengembangan 5 DPSP (Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Likupang).
