Infografis
Suara.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi merestui rencana PT KAI Commuter Indonesia (KCI) mengakuisisi PT MRT Jakarta. Upaya ini dinilainya sebagai upaya integrasi transportasi di Jakarta.
Menurut dia, dalam suatu kota harus ada kesetaraan antar moda transportasi.
"Saya dukung upaya integrasi. Sinergi, akuisisi, atau apapun itu," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Menhub telah melakukan pembicaraan dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, terkait rencana akuisisi ini. Dia berharap, akuisisi ini bisa memberi keuntungan kepada kedua perusahaan.
Baca Juga: 3 Negara Investor Bakal Keroyok Proyek MRT Fase 3-4
"Tanpa kerja sama (akan sulit), headway katakanlah yang ini udah nyampe yang ini belum. Kalau di bawah satu pengelolaan headway itu akan disesuaikan. Belum lagi berkaitan dengan servis, belum lagi soal effort untuk integrasi dengan moda lain," ucap dia.
"Tentu ada aspek finansial dan legal yang harus dilakukan monggo saja. Saya sudah sampaikan kedua belah pihak ke KAI sudah, ke Pak Heru saya sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa teratasi," tambah dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api Edi Suryanto menolak keras rencana akuisisi tersebut. Menurutnya, akuisisi tersebut bertentangan dengan regulasi.
"Karena penugasan angkutan massal KRL dengan skema PSO itu kepada BUMN PT KAI, lalu diteruskan kepada anak perusahaannya yakni PT KCI selama ini tidak masalah karena KAI yang punya mayoritas saham PT KCI," ujar Edi seperti dikutip dalam keterangannya, Senin (10/10/2022).
Edi menilai, meskipun Kejaksaan Agung telah menyampaikan pendapat bahwa harus dilakukan akuisisi dalam integrasi transportasi, tetapi pendapat itu belum sebuah Dasar Pijakan aturan Kebijakan hukum.
"Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) masih tetap konsisten menolak rencana Pencaplokan saham 51% PT KAI di PT KCI," imbuh dia.
Edi melanjutkan, para pekerja kereta api mendukung rencana integrasi antar moda transportasi. Bahkan, para pekerja kereta api mengancam mogok kerja, jika rencana akuisisi tersebut dijalankan.
"Untuk mencegah adanya permasalahan hukum yang serius di kemudian harus, jika aksi korporasi akuisisi tetap dilakukan, maka serikat pekerja kereta api akan melakukan ancaman mogok kerja," kata dia.
