Infografis
Suara.com - Kementerian Koperasi dan UKM kembali mengusut kasus kekerasan seksual yang terjadi pada pegawai pada tahun 2019. Pengusutan ini dengan membentuk Tim Independen menyelesaikan kasus tersebut.
Tim Independen Kemenkop UKM itu melibatkan tiga unsur Kemenkop UKM yang diwakili Staf Khusus Menkop UKM Bidang Ekonomi Kerakyatan M Riza Damanik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Aktivis Perempuan Sri Nurherwati, Ririn Sefsani, dan Ratna Bataramunti.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menjelaskan bahwa tim Independen yang dibentuk memiliki dua tugas utamanya yakni, mencari fakta dan memberikan rekomendasi penyelesaian kasus kekerasan seksual maksimal 1 bulan.
"Tugas lainnya adalah merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal penanganan tindak pidana seksual Kemenkop UKM selama jangka waktu tiga bulan. Kita ingin momentum ini dijadikan untuk pembenahan internal," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Teten menyebut, pihaknya tidak mentolerir praktik tindak kekerasan seksual. Kalau saat ini dianggap masih belum memenuhi azas keadilan, Kemenkop UKM akan tindak lanjuti.
Tak sampai di situ, kata Teten, Kemenkop UKM siap memberikan data pendukung dan berkoordinasi intensif dengan tim independen, sehingga perlindungan keluarga korban di kementerian dipastikan terjamin dan tidak ada intimidasi apapun.
"Penyelesaiannya di Tim Independen jadi bukan lagi dari internal Kemenkop UKM. Kami akan menggunakan momentum ini untuk pembenahan internal kementerian, supaya kami memiliki SOP untuk menangani tindak kekerasan seksual," kata dia.
Sebelumnya, Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (JPHPKKS) mendesak Kemenkop UKM mengusut tuntas kasus pelecehan seksual. Selain itu, Kemenkop UKM juga harus memberikan hukuman berat kepada pelakunya.
Menurut aktivis JPHPKKS Ninik Rahayu, kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kemnekop dan UMKM menjadi preseden buruk. Dia menyayangkan sikap kementerian yang dianggap abai terhadap kasus ini.
Baca Juga: Bagaimana Cara Mencegah Pelecahan Seksual di Transportasi Online
"Cara penyelesaian kasus perkosaan pada prinsipnya harus berpegang pada prinsip pemenuhan hak korban atas kebenaran, pemulihan dan keadilan. Ini yang saya tidak lihat dari upaya yang dilakukan Kemenkop dan Kepolisian," ujar Ninik di Jakarta, Senin (25/10/2022).
