Infografis
Suara.com - Desa Tondok Bakaru di Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berkesempatan mengunjungi desa tersebut.
Desa wisata tersebut telah melalui uji standar penilaian tim juri yang terdiri dari tujuh kategori. Yakni 1. Daya tarik pengunjung (alam dan buatan, seni dan budaya), 2. Suvenir (kuliner, fesyen, dan kriya), 3. Homestay, 4. Toilet umum, 5. Digital dan kreatif, 6. Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE), dan 7. Kelembagaan Desa. Mereka nantinya akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari mitra strategis Kemenparekraf.
Mas Menteri dan rombongan tiba di titik drop off disambut dengan prosesi pengalungan Sambu Bembe (sarung tenun Mamasa, Red). Kemudian, seromonial Singgi (sambutan berbahasa Mamasa, Red) oleh To ma' singgi' atau tetua adat Mamasa.
Kopi Mamasa menjadi suguhan pembuka sebagai bagian dari tradisi penyambutan. Kemudian, Mas Menteri mendengarkan presentasi yang dipaparkan oleh kepala desa dan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Dalam sambutannya, Mas Menteri menjelaskan tujuan desa wisata adalah untuk mempromosikan desa baik ke wisatawan nasional maupun internasional.
”Karena itu, kita membawa tim kreatif yang tidak hanya skala nasional tapi Asia,” imbuh Mas Menteri.
Majunya Desa Wisata Tondok Bakaru diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, khususnya pertanian Anggrek yang menjadi daya tarik. Mas Menteri juga memastikan, akan menampilkan produk ekonomi kreatif Tondok Bakaru di Asean Tourism Forum yang akan digelar di Yogyakarta.
”Tondok Bakaru memiliki potensi wisata luar biasa. Kemudian pertanian untuk kopi dan holtikultura. Namun, perkembangannya sangat lambat karena keterbatasan anggaran dan SDM,” kata Bupati Mamasa Ramlan Badawi.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi X Arwan M. Aras S berharap, kedatangan Mas Menteri mampu membangkitkan pariwisata di Sulbar, khususnya di Mamasa. Dia juga mengimbau, agar masyarakat sekitar, Pemda dan Pemprov berkolaborasi.
”Harus berkolaborasi, karena tidak bisa jalan sendiri-sendiri," jelasnya.
