Infografis
Suara.com - Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus melakukan hilirisasi terhadap berbagai Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.
Mamit mengatakan sudah cukup untuk menjual bahan mentah Indonesia ke luar negeri dan memperkuat hilirisasi bahan mentah dalam negeri. Meskipun di gugat soal pelarangan ekspor bahan mentah (biji Nikel) oleh Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Saya kira harus serius karena sudah cukuplah kita menjual bumi kita ke luar negeri gitu loh apapun itu mau digugat WTO atau apa saya sih mendukung (hilirisasi),” ujar Mamit, Senin (24/10/2022).
Walaupun akibat kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah mendapat gugatan, menurut Mamit harus tetap konsisten mempertahankan SDA Indonesia untuk kemakmuran masyarakat.
Baca Juga: Terima PM Palestina, Jokowi Senang Perdagangan Kedua Negara Terus Meningkat
Jika negara lain tidak terima atas kebijakan yang diambil Presiden Jokowi, sebaiknya mereka menanamkan investasinya ke Indonesia dengan salahsatunya membangun smelter disini.
“Kita lawan saja orang tanah-tanah kita kok, Sumber Daya Alam kita ngapain mereka pada ribut, kalau mau mereka mau masuk ke Indonesia, ya bangun donk investasi di sini, bangun hilirisasi smelter itu, kalau prinsip saya sih begitu,” tegasnya.
Menurutnya, hilirisasi sangat penting pasalnya dapat memberikan multiplayer effect dan memberikan nilai tambah baik bagi penerimaan negara dan masyarakat.
“Terus juga bagi pemerintah daerah juga pasti akan mendapat nilai tambah,” ucapnya.
“Multiplayer effectnya dari hilirisasi dari pembuatan smelter tersebut makanya sudah cukuplah kita menjual bumi kita keluar lebih baik kita murnihkan terlebih dahulu dengan adanya smelter ini,” imbuhnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ucapkan Selamat pada Fajar / Rian Juara Denmark Open 2022
Selain itu, Mamit juga mendorong agar pemerintah mempersiapkan industri dalam negeri serta sebatas membangun smelter, namun juga membuat barang mentah tersebut menjadi barang jadi dan di jual sendiri di dalam negeri.
“Jadi perlu dipersiapkan industri dalam negeri dahulu yang mampu menerima produk turunan dari tersebut sehingga kegiatan industri di sana pun tetap berjalan masyarakat juga tetap tumbuh perekonomian tetap jalan,” ulas Mamit.
“Jadi tetapi tetap harus diperhatikan juga larangan ini harus memberikan kesiapan industri dalam negeri dan juga multiplayer effectnya seperti apa dan pada prinsipnya menurut saya hilirisasi saat ini itu harusnya ke depan itu kita bicara sampai end to end tidak hanya sampai kita bicara smelter saja,” tukasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo saat berkujung ke smelter PT Timah di Kabupaten Bangka Barat mengatakan pembangunan smelter tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi bahan tambang.
"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, (sekarang) timah, bauksit, semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November," ucap Jokowi.
Ia berharap agar pergerakan hilirisasi pada komoditas timah akan segera bisa mengikuti apa yang sudah pemerintah lakukan pada komoditas nikel. Menurutnya, saat ini pemerintah masih berhitung mengenai kapan akan menghentikan ekspor timah dalam bentuk bahan mentah.
"Perlu kita hitung semuanya sehingga nanti semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang dirugikan, tetapi bahwa sekali lagi hilirisasi bahan-bahan tambang itu memang harus kita hentikan dan semuanya masuk ke industrial down streaming, semuanya masuk ke hilirisasi karena nilai tambahnya ada di situ, added value-nya ada di situ," terangnya.
Dengan adanya smelter baru di PT Timah, Presiden juga berharap nilai tambah di dalam negeri akan makin meningkat serta lapangan pekerjaan yang luas akan terbuka.
"Ya (harapannya) nilai tambah di dalam negeri akan makin banyak dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya," tukas Jokowi.
