Infografis
Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia menolak masuknya hukum adat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dinilai dapat mengganggu iklim investasi dalam negeri.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menjelaskan minat investasi akan turun karena para pengusaha harus menuruti semua ketentuan hukum adat terlebih dahulu.
"Pengakomodasian hukum adat ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat menurunkan minat investasi di daerah tersebut karena adanya keharusan memenuhi kewajiban adat setempat," ujarnya, Jumat (21/10/2022).
Selain itu, Hariyadi menilai masuknya hukum adat dalam RUU KUHP juga bisa jadi ajang pemidanaan korporasi yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum adat.
Baca Juga: Suku Bunga BI Naik Lagi, Daya Beli Masyarakat Ambruk hingga Potensi Kredit Macet Meningkat
"Pengakomodasian hukum adat ini dalam RKUHP juga berpotensi disalahgunakan karena proses pemidanaan bisa tetap dilakukan selama dianggap melanggar adat-istiadat setempat meskipun tidak ada aturan tertulisnya sekalipun," ucap dia.
Menurut Hariyadi, hukum adat memang harus dihormati, tetapi tidak perlu dimasukkan ke dalam RKUHP. Dia menambahkan, jika benar hukum adat masuk KUHP, maka berpotensi mengakibatkan over kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak diatur dan dilarang dalam perundang-undangan.
"Sehingga justru bertentangan asas legalitas dan kepastian hukum, karena Hukum adat itu sesungguhnya hanya perlu dihormati, diakui dan dijamin eksistensinya saja tanpa perlu dimasukkan dalam RKUHP," kata dia.
Sebelumnya, Apindo juga menilai aturan RKUHP soal pasangan belum menikah dan check-in di hotel terancam pidana. akan merugikan dunia usaha, khususnya yang di sektor pariwisata dan perhotelan.
Menurutnya, aturan pidana perzinahan sangat erat kaitannya dengan perilaku moral.
Baca Juga: Apindo: Risiko Kredit Sektor Produktif Lebih Bisa Diukur Dibanding Sektor Lain
"Akan tetapi, sesungguhnya termasuk pada ranah privat yang tidak harus diatur oleh negara dan dianggap sebagai perbuatan pidana," imbuh dia,
Hariyadi yang juga sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ini menyebut aturan ini juga akan memberatkan para turis asing.
Artinya bagi turis asing yang tidak terikat dalam suatu pernikahan juga dapat turut dijerat oleh aturan pidana yang sama.
"Implikasinya adalah wisatawan asing akan beralih ke negara lain dimana hal tersebut akan berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan ke Indonesia," kata dia.
