Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginginkan ada layanan air bersih untuk masyarakat. Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir, cakupan air minum layak hanya naik 1,5%.
Maka dari itu, diperlukan langkah intensif untuk mendorong kenaikan cakupan layanan air bersih nasional. Apalagi, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan 100% rumah tangga memiliki akses air minum layak pada 2024, termasuk 15% akses air minum aman, dan 30% akses air minum perpipaan.
"Pemerintah telah menargetkan perbaikan air bersih bagi masyarakat melalui sistem ekonomi berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil pemerataan layanan air bersih secara nyata," ujar ujar Wapres dalam State-Owned Enterprises (SEO) International Conference, Senin (17/10/2022).
Dalam hal ini, Wapres mendukung adanya pembiayaan untuk pengadaan air bersih. Salah satunya, lewat Indonesia Water Fund (IWF) yang diinisiasi Kementerian BUMN.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Ingin Tarif Air Bersih PDAM Surya Sembada Dikaji Kembali
"Sehubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, saya mengapresiasi inisiatif Kementerian BUMN yang telah mengupayakan terobosan melalui program Indonesia Water Fund," tuturnya.
Wapres menambahkan, IWF diharapkan akan mampu mendukung penyediaan air bersih kepada masyarakat secara optimal tanpa menambah beban anggaran belanja negara.
"Keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah, diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah melalui pendanaan non-APBN," ucap dia.
Namun, Wapres mencatat, pemerintah dan BUMN tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pemangku kebijakan dan masyarakat luas sehingga upaya tersebut dapat berjalan maksimal.
"Diperlukan peran serta dari dunia usaha, filantropi, organisasi profesi, akademisi, media, dan lembaga swadaya masyarakat. Jejaring ini harus dikembangkan dengan kuat dan terkoordinasikan dengan baik," kata dia.
Baca Juga: Dampak Kemarau di Gresik, Sembilan Desa Kembali Kekurangan Air Bersih
Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, hanya 23% penduduk Indonesia yang memiliki akses air bersih. Dia melanjutkan, sebagian masyarakat Indonesia lainnya masih menghadapi ketimpangan harga air bersih mulai dari Rp65.000 hingga Rp140.000 per meter kubik.
Untuk itu, IWF hadir melalui sinergi berbagai pihak untuk meningkatkan akses air bersih tersebut.
"Melalui sinergi antara BUMN, dan mitra strategis baik global maupun swasta, IWF diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah dalam perluasan akses air bersih kepada masyarakat," pungkas Erick.