Infografis
Suara.com - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna berpendapat, program sumur resapan yang dilakukan di Jakarta kurang efektif mengatasi banjir karena tanah di Ibu Kota kebanyakan telah jenuh dan tidak bisa menyerap air.
"Tingkat efektivitasnya tidak maksimal. Kondisi tanah di Jakarta sudah jenuh, seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat," kata Yayat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022) lalu.
Namun demikian, lantaran program sumur resapan sudah terlanjur dilakukan dengan asal biaya dari anggaran yang besar.
Yayat berharap, Pemprov DKI mampu melakukan pendekatan yang lain demi membuat sumur resapan itu menjadi lebih berguna.
Baca Juga: Daftar 10 Prestasi Anies Baswedan Selama Jadi Gubernur DKI Jakarta
"Pendekatannya, dekati Balai Besar Tanah yang punya data kawasan-kawasan mana yang resapannya masih bagus. Jadi pendekatan sumur resapan itu kalau bisa berbasis data tentang kondisi tanah. Apakah tanah itu bisa menyerap, kan sayang sudah ngeluarin uang, anggaran, enggak optimal dan hanya menjadi sumur penampung saja," tutur dia.
Lebih jauh, Yayat menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono mesti mengevaluasi program sumur resapan demi mengatasi banjir di Jakarta.
"Nanti evaluasi Heru Budi. Apakah sumur resapan akan diteruskan atau tidak. Kalau bagus diteruskan, kalau tidak dihentikan," ucapnya.
Setidaknya menurut Yayat, Pj Gubernur bisa menghentikan program-program yang dianggap tidak punya efektivitas yang baik dalam menangani banjir di Jakarta, dengan begitu, gubernur berikutnya akan terbantu untuk segera membangun program baru yang lebih baik untuk mengatasi banjir.
"Jadi supaya tidak menjadi beban bagi gubernur selanjutnya, lebih bagus mengevaluasi. Jadi tugas Pj Gubernur mengevaluasi yang dilakukan efektif mengantisipasi ancaman banjir atau tidak," tuturnya.
Baca Juga: Ahli: Sumur Resapan di Jakarta Kurang Efektif Atasi Banjir Karena Tanah Sudah Jenuh
Setelah melalui evaluasi, ia yakin akan ada transparansi capaian yang akan dibuka oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
"Jika tidak efektif misalnya kan bisa jadi penghematan anggaran dan diarahkan pada pekerjaan yang lebih realistis," tuturnya.
Untuk diketahui, sebelumnya dalam dokumen Rancangan Pemerintah Daerah (RPD) 2023-2026 yang sudah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyatakan bahwa kondisi Provinsi DKI Jakarta rentan terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Jakarta yang memiliki tingkat kemiringan 0-3 persen dan 13 aliran sungai di dalam wilayahnya.
Sehingga, dalam penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton (sheetpile).
Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta, menurut RPD tersebut dapat ditahan lebih lama melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta.
"Fungsi waduk ke depan bukan sekadar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja, namun bisa
dimanfaatkan atau di kelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Jakarta," tulis dalam RPD yang ditandatangani Anies Baswedan pada 10 Juni lalu tersebut.
