Infografis
Suara.com - PT Taspen (Persero) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam transaksi keuangan. Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman antara dua lembaga.
Direktur Utama PT Taspen (Persero) ANS Kosasih menjelaskan, tindak pidana ini sangat rentan terjadi di perseroan, karena berhubungan dengan keuangan para pensiunan yang jumlahnya jutaan orang.
"Sering teman-teman kita menghabiskan waktu banyak sekali untuk legal dispute. Jadi, mereka (pensiunan) datang ke kantor kita, dia minta dibantu, karena terjebak insiden itu. Kita tidak mau insan kita terlibat tindak pidana pencucian uang," ujarnya di Jakarta, Rabu (12/10/2022).
Kosasih melanjutkan, kerja sama ini juga mencegah pencucian uang untuk kegiatan politik. Pasalnya, jelas dia, tahun depan sudah memasuki tahun politik.
Baca Juga: Selesai Koordinasi dengan KPK, PPATK Beberkan Transaksi Judi Lukas Enembe Rp560 Miliar ke Kasino
"Tahun 2023 sudah tahun politik, jangan sampai teman-teman terlibat yang kelihatannya biasa, ternyata berbahaya," ucap dia.
Adapun kerja sama ini meliputi, pertukaran informasi soal keuangan, pemberian saran dan masukan PPATK kepada PT Taspen, pengembangan kapasitas SDM dan sosialisasi terkait bidang PPATK.
"Jadi, Kalau orang-orang yang mau kita angkat nanti ternyata tiba-tiba ada lonjakan kekayaan dalam waktu singkat, kita akan cek kenapa seperti itu. Kita hanya dapat data dari PPATK," katanya.
Kosasih menambahkan, kerja sama ini juga sebagai pemilihan mitra taspen dalam proses digitalisasi. Salah satunya, mempertimbangkan e-KYC (know your customer) dan bagaimana penyaluran utang ke peserta.
""Harapannya saat kita go digital, di mana seluruh peserta belanja di e-commerce dengan harga yang murah, kita tidak mau di situ ada pencucian uang," pungkas dia.
Baca Juga: Surya Darmadi ke Hakim: Saya Susah Tidur Enggak Bisa Bayar Gaji 20 Ribu Karyawan
