Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva di Washington DC, Amerika Serikat (AS).
Lantas apakah pertemuan ini terkait dengan Indonesia yang akan kembali menjadi 'pasien' IMF?
Namun ternyata pertemuan ini hanya sebatas sebuah diskusi antara Sri Mulyani dan Kristalina. Dalam keterangan persnya, Rabu (12/10/2022) Menkeu dan Direktur Kristalina membahas mengenai risiko ekonomi global yang meningkat dan sepakat bahwa perlu mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasinya.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya peran IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi khususnya dalam menjaga inflasi dan melindungi masyarakat rentan.
Baca Juga: Krisis Saat Ini Magnitude-nya Lebih Besar Dibanding Krisis Ekonomi 98
"Sementara itu khusus untuk ekonomi Indonesia, Direktur Kristalina menyampaikan apresiasinya untuk resiliensi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global," kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani menambahkan dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi global, IMF juga didorong untuk menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki, termasuk pemantauan, pendanaan, capacity building, dan pinjaman.
Khusus untuk ketahanan pangan yang menjadi prioritas Indonesia, Menkeu menyampaikan ajakan agar IMF lebih fokus melindungi negara-negara rentan dari dampak kenaikan harga pangan, termasuk melancarkan distribusi pangan dan pupuk dunia.
"Secara umum, IMF juga perlu terus membantu negara rentan terkait kebijakan pendanaan seperti Special Drawing Rights (SDR) chanelling," katanya.
Terkait G20, Indonesia mengajak IMF untuk mendukung berbagai agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia, termasuk penguatan arsitektur kesehatan global dan implementasi Common Framework. Terkait iklim, Menkeu menyampaikan bahwa upaya Indonesia dalam penanganan perubahan iklim membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Baca Juga: Indonesia Waspada, Jokowi Beberkan Antrian 28 Negara Menjadi Pasien Hutang IMF
Mengingat pembiayaan perubahan iklim juga dapat diperoleh dari bank multilateral, Menkeu meminta agar pembiayaan dari IMF juga dapat disalurkan pada upaya transisi energi Indonesia yang dilakukan melalui Mekanisme Transisi Energi Indonesia atau Indonesia’s Energy Transition Mechanism Country Platform.
"Dukungan IMF untuk memobilisasi sumber pendanaan perubahan iklim lainnya juga dapat membantu pemenuhan target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC)," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sebanyak 28 negara tengah mengantre untuk mendapatkan bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) karena kondisi ekonomi yang tidak stabil.
"Saya dapat informasi dari pertemuan di Washington D.C, 28 negara sudah antre di markasnya IMF, menjadi pasien," kata Jokowi dalam acara Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, Selasa (11/10/2022).
Jokowi mengatakan kondisi ekonomi global saat ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Tidak hanya itu, konfrontasi geopolitik dan perubahan iklim juga membuat banyak negara terancam apabila tidak berhati-hati.
"Ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga optimisme tetapi yang lebih penting hati-hati dan waspada," ungkap mantan Walikota Solo ini.
Jokowi menyebutkan, prediksi pertumbuhan ekonomi global pada 2023 juga sudah direvisi dari sebelumnya 3 persen kini hanya 2,2 persen secara year on year.
Berbagai bank sentral negara lain juga sudah menaikkan suku bunga acuan untuk menarik investor. Meski demikian, tidak semuanya berhasil menggunakan suku bunga sebagai alat untuk keluar dari krisis dan inflasi yang tinggi.
"Dengan situasi yang ada sekarang ini, negara mana pun dapat terlempar dengan cepat keluar jalur dengan sangat mudahnya apabila tidak hati-hati dan tidak waspada," ucapnya.