Infografis
Suara.com - Presiden Jokowi mengaku menerima laporan menkeu Sri Mulyani yang saat ini tengah berada di Washington DC terkait memburuknya perekonomian global dengan banyaknya negara yang mengajukan bantuan keuangan Dana Moneter Internasional (IMF).
"Tadi pagi saya mendapatkan telpon dari Menteri Keuangan dari Washington DC. Beliau menyampaikan sudah 28 negara antre masuk sebagai pasien IMF," kata Presiden Jokowi, dalam Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (Piveri) Tahun 2022.Selasa (11/10/2022).
Tidak hanya itu, Jokowi juga mengatakan, saat ini ada 66 negara pada posisi rentan untuk kolaps akibat situasi global yang tidak mudah dan sulit diprediksi.
"Lembaga-lembaga internasional menyampaikan 66 negara berada pada posisi yang rentan untuk kolaps. Saat ini 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan akut dan kelaparan. Artinya ada krisis pangan," kata Presiden Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: 70 Persen Pendapatan Freeport Sudah Menjadi Milik Indonesia
Namun demikian, ia mengatakan, Indonesia terus berupaya memperbaiki fundamental ekonomi domestik dan reformasi birokrasi di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi.
Perbaikan fundamental dan reformasi birokrasi itu sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu dan telah membuahkan hasil. Maka dari itu, kata Presiden, Indonesia berhasil meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen di kuartal II 2022.
"Pertumbuhan ekonomi termasuk yang terbaik di dunia karena hal-hal yang fundamental reformasi struktural reformasi birokrasi terus kita jalankan meskipun pandemi," ujar dia.
Sebelumnya Presiden Jokowi memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 akan lebih baik dibanding pencapaian di kuartal II 2022 yang sebesar 5,44 persen.
Turut hadir dalam pembukaan Kongres XII LVRI dan Munas XI Piveri yakni Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowi Subianto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan para pejabat lainnya.
Baca Juga: Jokowi Sebut Jaga Daya Beli Masyarakat Tak Murah: Bayarannya Rp 502 Triliun
