Infografis
Suara.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut, kerja detail banyak membantu dalam menekan inflasi. Ia juga mengatakan, telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar dua persen dan juga pos anggaran belanja tidak terduga di postur APBD masing-masing dalam upaya-upaya pengendalian inflasi.
"Misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, sebutlah Lampung, sumber bawang merah dimana, Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, pemda bisa langsung beli ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dibebankan ke APBD," kata Presiden Jokowi.
Menurutnya, setelah dihitung, biaya yang harus dikeluarkan untuk menutup ongkos pengangkutan komoditas pangan tersebut relatif murah.
Mantan Wali Kota Surakarta itu memberikan contoh lain, misalkan ada kenaikan harga telur ayam di Jabodetabek yang mendorong kenaikan inflasi, hal itu juga bisa ditanggulangi dengan menyambungkan kebutuhan itu ke daerah produsen komoditas, semisal Blitar.
Baca Juga: Apa itu LKPP? Lembaga yang Kini Dikepalai oleh Politisi PDIP Hendrar Prihadi
"Sudah ongkos angkut dari Blitar ke Jabodetabek ditutup oleh pemda. Sehingga harga itu adalah harga peternak, harga petani," katanya.
"Cari negara yang kerja kayak kita sedetail itu, enggak ada. Pengendaliannya pasti makro oleh bank sentral," sambung Presiden Jokowi.
Kerja detail tersebut pula yang diklaim Jokowi cukup membantu pengendalian inflasi yang lebih rendah dari perkiraan akan mencapai 6,8 persen menyusul kenaikan harga BBM.
"Kemarin dihitung 6,8 persen, jatuhnya di 5,9 persen karena pemda-pemda sudah mulai bergerak ke sana. Saya cek, cek, cek, secara sampling sudah bergerak," kata dia, dikutip dari Antara.
Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia relatif baik dalam hal pengendalian inflasi dibandingkan negara lain seperti Argentina yang sudah mencapai 83,5 persen.
Baca Juga: Tak Disebut Jokowi, Kini PSSI Klaim Dapat Dukungan Penuh FIFA
Menurut Jokowi, hal itu juga cukup terbantu oleh kinerja Bank Indonesia selaku bank sentral dengan Kementerian Keuangan yang bekerja beriringan, sarat komunikasi, dan minim tumpang tindih.
"Yang saya lihat dalam keseharian antara bank sentra kita, BI, dengan Kementerian Keuangan ini berjalan beriringan, berjalannya rukun, tidak saling tumpang tindih. Ini yang saya lihat, komunikasinya baik, sehingga fiskal dan moneter itu bisa berjalan bersama-sama," pungkasnya.
