Infografis
Meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum-penataan ruang, perumahan rakyat-kawasan permukiman, ketentraman-ketertiban umum-perlindungan masyarakat/trantibumlinmas dan sosial serta tambahan urusan sesuai daya saing pemda.
Namun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi bersama dalam penerapan kota cerdas di Indonesia.
Yakni, penerapan TIK dalam pengelolaan perkotaan belum seluruhnya mendorong perubahan dalam budaya kerja yang masih belum komprehensif.
"Saat ini, dari 27.400 aplikasi yang dimiliki instansi pusat dan daerah ternyata sebagian besar merupakan duplikasi," kata Tito.
Direktorar Jenderal Admnistrasi Wilayah Kemendagri Safrizal mengatakan bakal menjamin pemenuhan layanan publik bagi warganya, perkotaan cerdas.
Selain, itu bertujuan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah dengan memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi antar instansi dalam pemerintah kabupaten/kota.
Sedangkan untuk kolaborasi antar pemerintah kabupaten/kota, maka provinsi harus berperan untuk menjembatani kolaborasi antar daerah kabupaten/kota.
"Untuk mengatasi permasalahan penyediaan layanan publik dalam kerangka kerja sama antar daerah," kata Safrizal.
Baca Juga: Pesta Modifikasi OLX Autos IMX 2022 Mampu Berikan Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
