Infografis
Suara.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut belanja pemerintah juga diutamakan untuk perlindungan sosial.
Menurut dia, upaya perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan SDM jangka panjang.
Agar mencapai itu, pihaknya akan melakukan perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
"Kedua, mendukung penguatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE)," ujar Suharso, seperti dikutip Selasa (4/10/2022).
Baca Juga: Suharso Monoarfa Diminta Mundur dari Menteri PPN, Buntut Dicopot dari Ketum PPP
Lebih lanjut, ketiga, pihaknya akan melakukan penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat termasuk penguatan program bagi lansia dan disabilitas. Lalu keempat, mendukung pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif terhadap krisis.
Dalam kesempatan terpisah, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mendukung kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas dibawah Suharso Monoarfa dalam Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial. Apalagi DPR RI telah menyepakati kebijakan belanja kementerian dan lembaga menurut bidang pembangunan.
"Kinerja Bappenas dalam Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial. Pasca pandemi, masyarakat masih membutuhkan program nyata pemerintah, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Bappenas harus terus memperbaiki sistem pengendalian internal agar program yang direncanakan berjalan dengan baik," kata Jajang.
Jajang menambahkan, program terkait pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial Bappenas sebagai mayor projects projek utama rencana kerja pemerintah RKP 2023 harus benar-benar jadi prioritas.
Karena outputnya jelas untuk masyarakat, mengingat selain fokus pada tiga sektor di atas, ada beberapa projek utama pemerintah, seperti pemindahan ibukota baru, proyek infrastruktur yang pastinya membutuhkan anggaran besar.
Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Optimistis Mampu Turunkan Angka Kemiskinan pada Akhir 2022
"Diharapkan dengan Bappenas menjalankan program dengan pengendalian internal yang baik, melibatkan banyak stake holder seperti APH dan masyarakat, target pembangunan di tahun 2023 bisa tercapai khususnya soal percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan target menuntaskan kemiskinan 2,5 sampai 3 juta," pungkasnya.
