Solusi Pemerintah Saat Harga BBM Naik, Masyarakat Diminta Cari Hunian Terintegrasi Transportasi

Kamis, 29 September 2022 | 19:48 WIB
Solusi Pemerintah Saat Harga BBM Naik, Masyarakat Diminta Cari Hunian Terintegrasi Transportasi
Rangkaian kereta MRT melintas di bawah Halte Transjakarta Centrale Stichting Wederopbouw (CSW) koridor 13 di Jakarta, Selasa (31/12/2019). Dalam mensiasati kenaikan harga BBM, masyarakat diminta cari hunian terintegrasi. (Antara Foto/Aprillio Akbar/aww)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Awal September ini, pemerintah resmi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan hitungan pemerintah, kenaikan harga BBM ini akan menambah inflasi sebesar 1,8 persen dan membuat biaya hidup ikut membengkak.

Hal ini berimbas pada pemilik kendaraan pribadi yang terbiasa menggunakannya untuk bekerja.

"Ketimbang tetap memaksakan diri menggunakan kendaraan pribadi yang bisa memberatkan kantong, ada baiknya menggunakan transportasi publik seperti TransJakarta, LRT, MRT atau KRL," kata Analis Perekonomian Subbidang Perkeretaapian, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet RI Mayke Kristika Antony Putri di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Mayke bilang selain menghemat anggaran karena tidak harus membeli bensin yang harga lumayan tinggi, mengeluarkan biaya tol, parkir, juga bisa mengurangi kemacetan dan polusi udara.

"Kemacetan yang parah dan polusi udara akibat padatnya kendaraan bermotor menjadi masalah klasik kota-kota besar, seperti di Jakarta," ujarnya.

Mayke menambahkan semakin kompleksnya kemacetan lalu lintas dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan akibat konsumsi BBM secara berlebih memerlukan solusi konkret yang dapat meminimalkan ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan pemanfaatan transportasi publik.

"Salah satu solusinya yaitu merancang pembangunan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD). Konsep TOD mengintegrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik melalui konektivitas yang mudah dengan berjalan kaki ataupun bersepeda serta terintegrasi dengan transportasi publik ke seluruh kota," kata Mayke.

TOD sendiri merupakan konsep Kawasan Berkelanjutan Merujuk Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.

Mayke mengatakan konsep kawasan TOD merupakan perancangan kota yang berkelanjutan untuk masyarakat dan dapat menjadi salah satu alternatif perancangan kota untuk pertumbuhan perekonomian daerah karena menggabungkan area hunian dengan komersial.

Baca Juga: Berbagai Upaya Pemprov DKI Hadirkan Hunian Terjangkau bagi Warga

"Perkembangan kota yang berorientasi TOD berpotensi untuk mengurangi biaya transportasi rumah tangga dan mengatasi permasalahan lingkungan," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI