Infografis
Suara.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut pemberian penyertaan modal negara atau PMN kepada BUMN untuk menjalankan program penugasan pemerintah. Dia membantah PMN diberikan kepada BUMN-BUMN rugi atau sakit.
"Jadi kalo dibilang ini (PMN) untuk BUMN rugi, nggak ada. Semua penugasan, kalo nggak ada tugas kami nggak perlu PMN," ujarnya dalam diskusi Ngopi Bareng BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Arya memaparkan, anggaran PMN yang diberikan juga hanya Rp41,31 triliun, atau lebih sedikit dari pengajuan PMN Rp67,82 triliun. Rinciannya, dana PMN diberikan ke PT Hutama Karya (Persero) Rp28,9 triliun untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
Selanjutnya, PT PLN (Persero) mendapat PMN untuk pengusahan pembangunan jaringan listrik dan listrik desa. Kemudian, Holding BUMN Pertahanan untuk pengembangan kapasitas radar, pesawat, hingga amunisi.
Baca Juga: Erick Thohir: Pendapatan BUMN Hampir Setara Capaian APBN 2021
"Lalu AirNav, penugasan pembaharuan alat di AirNav dari Kemenhub minta ada pembaharuan alat di sana, sebesar Rp0,66 triliun. Total Rp41,31 triliun ini semuanya penugasan, bahwa aksi korporasi nggak ada di sini," ucap dia.
Arya menuturkan, memang ada tambahan dana untuk beberapa BUMN yang mengerjakan penugasan pemerintah. Salah satunya dari dana cadangan investasi Rp5,7 triliun, namun alokasinya menunggu rapat dari DPR dengan Kementerian Keuangan.
Beberapa BUMN, bilang dia, juga belum mendapatkan PMN. Misalnya Holding BUMN Asuransi atau IFG yang mana memerlukan dana untuk bantalan nilai Kredit Usaha Rakyat yang besar tahun 2023.
"Butuh bantalan untuk UMKM, nanti bolong kalo nggak bayar siapa yang nahan asuransinya, itu penugasan. Kalau nggak ada KUR, nggak perlu juga uang itu," pungkas dia.
Baca Juga: Wamen BUMN Optimis Ekonomi Kuartal III 2022 Bakal Tumbuh Kuat Sampai 6 Persen
