Infografis
Suara.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Modal tersebut untuk menutupi pembengkakan biaya sebesar atau overrun sebesar USD1.176.
Adapun, PMN yang diberikan sebesar Rp3,2 triliun dan akan diberikan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero).
"Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp3,2 triliun kurang lebih," ungkap Kartika saat ditemui di gedung Sarinah, Rabu (28/9/2022).
Pria yang akrab disapa Tiko ini memaparkan, anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung akan ditanggung melalui pinjaman atau utang di perbankan dan sebagian PMN.
Baca Juga: Stasiun Kereta Cepat Terlalu Jauh dari Pusat Kota, Pemerintah Siapkan Integrasi Transportasi
Sedangkan, pinjaman tersebut dialokasikan untuk menyumbat 75% dari total pembengkakan anggaran proyek strategi nasional (PSN) tersebut.
Sisanya, 25% dari total pembengkakan bakal ditutupi oleh konsorsium Indonesia yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co Ltd. Salah satunya melalui PMN yang nantinya diberikan kepada PT KAI (Persero).
"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP kan, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayailah ada dari PMN yang melalui Perpres, sama dari pinjaman juga, kita sedang skemakan," ucap dia.
Tiko menambahkan, dana ekuitas sebesar 25% sebagiannya memang berasal dari PMN. Padahal, sebelumnya, direncanakan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku konsorsium.
Akan tetapi, keuangan kedua perusahaan negara itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.
Baca Juga: Erick Thohir: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juni 2023
"Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAU, karena Covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," katanya.
