Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, upaya pemerintah dalam meredam efek dari luka memar atau scarring effect pascapandemi Covid-19, yaitu dengan menyehatkan masyarakat, perekonomian, sekaligus menyehatkan APBN yang sudah sangat bekerja keras.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu dalam pidatonya pada acara Executive Development Program (EDP) yang bertajuk 'Arah Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Scarring Effect' Rabu (28/9/2022).
"Jadi ada 3 yang perlu disehatkan bersama-sama. Masyarakat yang terkena Covid, ekonomi yang juga melesu karena adanya pandemi dan sekarang guncangan yang baru, serta APBN nya sendiri juga harus kembali disehatkan. ini tugas yang sangat sangat luar biasa," katanya.
Dalam kesempatan itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang ekonominya sudah pulih secara cepat. Pada Kuartal II 2022, stabilitas keuangan Indonesia relatif masih terjaga dan pembaikan ekonomi domestik diperkirakan terus berlanjut.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Penyebab Nilai Tukar Rupiah Anjlok
Hal itu ditopang oleh peningkatan konsumsi, investasi, kinerja ekspor-impor, dan membaiknya neraca pembayaran. Namun risiko atas memburuknya resesi global perlu untuk terus diwaspadai.
"Tahun depan, berbagai lembaga dunia memberikan prediksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lebih lemah namun tidak terlalu signifikan. Karena dunia memang diprediksi akan mengalami perlemahan ekonomi yang sangat-sangat signifikan atau bahkan mungkin masuk di dalam resesi. Nah, namun situasi seperti ini tidak boleh membuat kita terlena. Kita tetap waspada," ucapnya.
Di sisi lain, pandemi membuat sebagian besar masyarakat di dunia beradaptasi pada situasi normal yang baru atau new normal, serta menemukan cara kerja baru sehingga muncul fenomena new way of working.
"Behaviour dari labor berubah. Kemudian mereka membuat banyak sekali rekalibrasi terhadap kegiatan dan keputusan mengenai hidupnya, pekerjaannya, dan tentu saja ini berpengaruh sangat besar," katanya.
Dengan begitu, Menkeu meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat mendalami kondisi tenaga kerja dan mengidentifikasi demografi di Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat fondasi perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Sri Mulyani Beri Alarm Resesi Tahun 2023, Apa Saja Tanda-tandanya?
"Ini tentu akan menentukan bagaimana sebuah perekonomian akan terus berkembang, karena labor relation itu adalah salah satu fondasi yang sangat penting bagi sebuah perekonomian," ucap Menkeu.
Sebagai penutup, Menkeu berharap agar BPJS Ketenagakerjaan dapat terus menglola dana yang luar biasa besar, yaitu dana yang bersumber dari para tenaga kerja di indonesia.
Tentu hal itu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi tenaga kerja dan pasar tenaga kerja di Indonesia.
"Saya tentu berharap sebagai institusi yang mengelola resources luar biasa, tata kelola harus dibuat baik, efisiensi, investasi harus dibuat secara sangat prudent namun juga maksimal dari sisi return-nya. dan itu adalah amanah yang sangat sangat penting," katanya.
