Perbaiki Ekosistem Demi Transparansi Transaksi Bisnis, OJK Harap Ada Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga

Selasa, 27 September 2022 | 19:57 WIB
Perbaiki Ekosistem Demi Transparansi Transaksi Bisnis, OJK Harap Ada Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga
Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Wattimena saat berbicara dalam acara Dialog Kebijakan Publik-Swasta Tingkat Tinggi dalam Mempromosikan Transparansi dan Akuntabilitas secara virtual, Selasa (27/9/2022). (Bidik layar zoom)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Wattimena mengatakan bahwa pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk memperbaiki ekosistem demi terwujudnya transparansi transaksi bisnis. Ia mencontohkan akan pentingnya koordinasi antara OJK dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Koordinasi antara OJK dengan PPATK dianggap penting bagi Sophia untuk mengawasi transaksi bisnis secara transparan. Ia mencontohkan kepada perusahaan asuransi yang menempatkan dana di lantai saham maupun pada salah satu produk investasi.

Akan tetapi, barang yang ditempatkan itu tidak diketahui macamnya, sehingga mengurangi nilai transparansi. Belum lagi kalau ada permainan dari manajer investasi atau pemegang saham yang punya konflik kepentingan.

"Nah, itu pentingnya koordinasi baik antar kementerian dan lembaga. Misalnya dari OJK dengan PPATK ini duitnya ngalirnya ke mana? nah itu perlu banget ya untuk dibangun supaya kita bisa melihat sebetulnya benar-benar transaksi yang memang ada underline atau hanya dimain-mainkan yang ujung-ujungnya jadi jeblok," kata Sophia dalam Dialog Kebijakan Publik-Swasta Tingkat Tinggi dalam Mempromosikan Transparansi dan Akuntabilitas secara virtual, Selasa (27/9/2022).

Baca Juga: Alasan Gubernur Papua Lukas Enembe Main Judi di Singapura, Kuasa Hukum: Cari Refreshing

Sophia lantas menerangkan kalau dari pihak OJK sendiri sudah berusaha untuk mengedepankan sisi transparansi dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Namun, hal tersebut belum bisa meredam adanya kurang transparansi yang terjadi.

"Nah, itu kenapa, ya, itu tadi ekosistemnya kita harus benar-benar kita monitor supaya tidak ada polusi-polusi antar pihak yang berkepentingan dan itu akhirnya bisa merugikan konsumen dan masyarakat."

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI