Infografis
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kucurkan anggaran hingga Rp95 triliun untuk ketahanan pangan pada 2023 baik mendorong ketersediaan, akses hingga peningkatan kualitas pangan.
“Di bidang ketahanan pangan ini kita akan menganggarkan Rp95 triliun untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta dalam Raker bersama Banggar DPR RI, Selasa (20/9/2022).
Jumlah tersebut naik 0,9 persen dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp94,1 triliun dan sempat mengalami penurunan pada 2020 yang hanya Rp73,6 triliun dibandingkan pada 2019 Rp100,2 triliun.
Secara rinci, anggaran ketahanan pangan Rp95 triliun itu mencakup anggaran ketahanan pangan oleh Belanja Pemerintah Pusat Rp72,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp22,1 triliun.
Isa menjelaskan, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp95 triliun ini mencakup untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis serta mendorong terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing.
Selain itu juga mendorong pemanfaatan teknologi dan data, pengembangan iklim inovasi serta memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan berkelanjutan.
Selanjutnya juga mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan atau waduk.
Sementara itu, anggaran ketahanan pangan ini akan dialokasikan kepada beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR hingga Bappenas.
Untuk target pemanfaatan anggaran ketahanan pangan oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) meliputi kawasan fasilitas penerapan budidaya padi 279,55 ribu hektar dan kawasan fasilitas penerapan budidaya jagung 40 ribu hektar.
Baca Juga: Ketua Banggar DPR RI: Penghapusan Daya Listrik 450 VA Demi Kesehatan APBN
Berikutnya, kawasan kedelai 350 ribu hektar, bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan 9.275 unit, bantuan benih dan calon induk ikan 118 juta ekor serta bantuan sarana chest freezer atau peti belu 300 unit.
Pembangunan bendungan lanjutan 23 unit dan bendungan baru tujuh unit, pembangunan jaringan irigasi 6.900 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi 98.700 ha melalui Kementerian PUPR dan 3.213 hektar melalui Kementan.
