Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa penetapan harga beli diperlukan agar petani tidak dirugikan.
Salah satu cara yang diambil yakni melakukan penyerapan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan harga Rp10.000 per kilogram.
“Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung pada impor. Salah satu arahan beliau adalah harganya dibuat agar petani tidak dirugikan. Jadi untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari pada BUMN agar petani bisa memproduksi,” ujar Airlangga usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/09/2022).
Selain itu, ia mengatakan BUMN juga diberikan tugas untuk melakukan tanam tumpang sari, atau sistem penanaman dua jenis atau lebih tanaman dalam satu area lahan. Hal ini untuk memperluas lahan tanam kedelai di Indonesia.
Baca Juga: Jokowi Minta Swasembada Kedelai: BUMN Beli Kedelai Lokal, Petani Diminta Tanam Bibit Unggul
Targetnya, dalam dua sampai tiga tahun ke depan target satu juta hektare bisa dapat dikejar. Untuk itu BUMN ditugaskan untuk melakukan tanam tumpang sari di lahan perkebunan jagung.
Terkait pengembangan area tanam kedelai, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar.
“Langkah berikut yang sudah disiapkan oleh anggaran pemerintah itu untuk perluasan ke 300 ribu hektare, anggarannya sekitar Rp400 miliar. Dan tahun depan akan ditingkatkan dari 300 ribu menjadi 600 ribu hektare,” ujar Airlangga.
