Infografis
Suara.com - Unjuk rasa terkait harga BBM naik yang belakangan ini terjadi oleh sejumlah pakar dituduh bermuatan politis karena dianggap tidak tulus menyuarakan rakyat.
Salah satunya disampaikan oleh Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya terbaik dalam rangka memitigasi dampak penyesuaian harga BBM.
Selain itu, ia menilai unjuk rasa yang dilakukan banyak mengandung muatan politik pragmatis lantaran masih banyak cara lain yang bisa digunakan, namun sama sekali tidak ada yang menyuarakan.
"Lebih cenderung politis daripada nonpolitis. Sederhana saja melihatnya, banyak warga yang kesejahteraannya belum terpenuhi, kok tidak demo soal itu. Maka, menurut saya demo ini punya agenda politik pragmatis," ujar dia, Senin (19/9/2022).
Menurut dia, beberapa masalah yang ada di masyarakat saat ini masih juga tidak ada yang memprotes, seperti macet, pencemaran air tanah, dan sungai. Padahal hal ini suda terjadi sejak lama.
Ia mengatakan, jika para demonstran tulus membela semua kepentingan rakyat, pemerintah juga akan memberikan penjelasan mengenai tujuan kebijakan menaikkan harga BBM tersebut.
Sementara, di sisi lain, menurutnya, kebijakan penyesuaian harga BBM bukanlah sebuah kebijakan yang tiba-tiba dilakukan begitu saja oleh pemerintah, sehingga sangat tidak relevan jika ditolak tanpa ada kajian yang jelas.
"Demonstran tulus menyampaikan dan pemerintah tulus memberikan respons, tapi kalau ada agenda lain di balik itu akan sulit dipertemukan," kata Emrus.
Hal serupa disampaikan Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih yang beranggapan, kenaikan harga BBM adalah langkah terakhir yang memang sudah dipikirkan dengan sangat matang dan terpaksa harus diambil tanpa ada jalan lain.
Baca Juga: Nestapa Sopir Bus Antar Kota Banyuwangi, Penumpang Kian Sepi Gara-gara Harga BBM Naik
"Penyesuaian harga BBM bersubsidi yang diresmikan pemerintah sangat berkorelasi dengan menjaga kekuatan fiskal nasional karena sejauh ini APBN terus saja terbebani," kata Sri.
