Cek Fakta
Suara.com - Pengusaha di Singapura diminta untuk mempertimbangkan jam kerja yang lebih flesksibel yakni dengan penerapan 4 hari kerja dalam satu mingg.
Hal ini diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Singapura Gan Siow Huang, lantaran menurutnya, 4 hari kerja justru lebih baik untuk perusahaan dan pekerja sektor tertentu.
"Kami meminta pengusaha dan pekerja (mempertimbangkan) untuk membuat aturan hari kerja yang lebih fleksibel dengan menyesuaikan kebutuhan bisnis terkait," kata Gan Siow Huang.
Bukan tanpa alasan, Gan Siow Huang menyampaikan usulannya tersebut usai anggota parlemen Melvin Yong mempertanyakan kelayakan sistem kerja 4 hari di Singapura.
Baca Juga: Pelari Singapura dan Malaysia Ramaikan Marathon Batam Batu Ampar 10K
Meski demikian, Gan Siow Huang masih belum memperkuat pendapatnya tersebut dengan riset terkait yang mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat.
Menurut dia, sudah banyak negar di dunia yang menerapkan sistem empat hari kerja, seperti Irlandia atau Jepang. Bahkan, ia juga mengutip sistem di Belgia yang memberi keleluasaan bagi karyawan yang meminta empat hari kerja dalam satu minggu dengan catatan, adanya jam kerja tambahan yang menyesuaikan.
Ia menjelaskan, hari kerja tersebut justru bisa memberi dampak positif terhadap produktivitas sekaligus menghemat biaya operasional perusahaan. Meski usulan itu tetap memiliki dampak negatif.
Salah satunya, kata dia, kompensasi pengurangan jam kerja adalah penambahan tenaga kerja yang semakin besar dan mungkin memberatkan beberapa perusahaan.
Namun, belakangan, beberapa kalangan justru khawatir kebijakan ini membuat gaji para pekerja turun karena pengurangan jam kerja. Ada pula yang khawatir para pekerja akan semakin stres karena bekerja lebih lama meski hari libur juga lebih panjang.
Baca Juga: Bantah Formula E Diambilalih Singapura, Jakpro KlaimSiap Maksimalkan Kontrak Dua Tahun Lagi
Di Indonesia, wacana sistem empat hari kerja sudah beberapa menjadi pembahasan dari tahun ke tahun. Namun, nampaknya usulan ini sulit terealisasi karena tingginya tuntutan di Indonesia.
