Infografis
"Kita bahkan perlu bertanya, dgn kenaikan harga Pertalite hingga 31%, benarkah masih ada subsidi? Buktinya, ada SPBU asing yang bisa jual bensin di bawah harga Pertamina, sebelum kemudian “dipaksa” pemerintah utk menaikkan harga," tulis dia.
"Jika tidak ada lagi subsidi Pertalite, dan Premium secara de facto sudah tidak ada lagi di lapangan, bagaimana bisa Pemerintah menyebut anggaran subsidi BBM kita masih kurang hingga Rp89,3 T?" ujar Fadli Zon.
Berkaitan dengan tanggapan Stafsus Yustinus Prastowo terkait nilai tukar uang. Fadli mengaku menyadari hal itu, namun alasan tersebut justru membuat dalih pemerintah makin aneh.
"Kenapa aneh? Di satu sisi Pemerintah selalu klaim depresiasi rupiah paling rendah jika dibanding mata uang negara lain, tapi kenaikan harga BBM kita justru yang paling tinggi," ujar dia.
"Menurut BI, sampai 22 Agt 2022, rupiah hanya terdepresiasi 4,27 persen, jauh lebih rendah dari depresiasi India 6,92 persen, Malaysia 7,13 persen, dan Thailand 7,38 persen. Anehnya, dalam 12 bulan terakhir harga BBM di Indonesia telah naik rata-rata 55%, jauh lebih tinggi dibanding Malaysia (9%), Vietnam (25,7%), atau Thailand (22%)," sambung Fadli Zon.
Fadli Zon lantas menuding pemerintah gagal menjaga fundamental ekonomi sehingga nilai rupiah terus merosot.
"Sebagai catatan, pada 2011 harga ICP pernah capai US$111,6/barel, asumsi APBN-nya hanya US$80. Tapi karena kurs kuat, hanya Rp9.144/USD, tidak ada kenaikan harga BBM," kata dia.
Ia lantas membandingkan hal ini dengan tahun 2008 silam saat harga ICP melonjak. Lantaran kurs rupiah saat itu berada di angka Rp9.161/USD sehingga kenaikan harga BBM tidak terlalu besar sebelum akhirnya kembali turun.
Keduanya diketahui sudah saling adu argumentasi sejak Fadli Zon membuat sebuah utas terkait tanggapannya mengenai kenaikan harga BBM. Menurut dia, ada narasi sesat dalam kenaikan BBM.
Baca Juga: Asik! Jokowi Bakal Mantu Lagi, Kaesang dan Erina Gudono Bakal Nikah Bulan Desember
