Infografis
Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN yang disetujui pemerintah masih kurang. Pasalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui anggaran PMN sebesar Rp41,31 triliun dari yang diajukan sebesar Rp67,82 triliun.
Menurut Erick, dukungan PMN sangat penting untuk kelangsung program pemerintah yang digarap oleh BUMN.
Misalnya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang memerlukan dana besar untuk kelangsungan pembangunan.
"PMN ini masih kurang karena ada beberapa pos penugasan yang memerlukan PMN yang jumlahnya masih terbuka dan menunggu hasil komite KCJB, Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, dan laporan BPKP terkait cost overrun KCJB," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Baca Juga: Keuangan Diujung Tanduk, PMN Senilai Rp7,5 Triliun Buat Garuda Indonesia Bakal Cair Bulan Ini
Meski demikian, Mantan Bos Klub Inter Milan ini bakal mencari pendanaan lain untuk bisa menjalankan penugasan dari pemerintah.
Salah satunya, Erick akan menggunakan dana cadangan investasi BUMN buat modal kerja.
"Jadi total yang kemarin disetujui Rp 41,31 triliun, tetapi kami sedang juga mendorong dan sepertinya ada jalan keluar, ada cadangan investasi yang akan diberikan senilai Rp 5,7 triliun," ucap dia.
Erick memaparkan, BUMN yang disetujui mendapatkan PMN diantaranya PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp28,9 triliun.
Selanjutnya, PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun, Defend ID sebesar Rp1,75 triliun, dan AirNav Indonesia mendapat PMN sebesar Rp660 miliar.
Baca Juga: Dapat Dukungan PMN, KAI Tegaskan Komitmen Selesaikan Proyek Kereta Cepat
