Infografis
Suara.com - Keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada akhir pekan lalu dinilai sebagai pengelolaan anggaran subsidi yang salah.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies, Ubedilah Badrun.
"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Jadi pemanfaatan kekayaan alam ini harus kembali ke rakyat dalam bentuk subsidi. Jadi sebetulnya subsidi ini jangan jadi beban," kata Ubedilah saat ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (8/9/2022).
Baca Juga: Harga BBM Bersubsidi Naik, Petani di Pandeglang Minta HPP Gabah Dinaikkan
Tapi sayangnya kata dia, paradigma para penguasa negeri ini melihat bahwa anggaran subsidi adalah sebuah beban yang harus dihilangkan bahkan ditiadakan.
"Sehingga kalau subsidi sampai dikurangi itu artinya pengelolaan kekayaan negara salah, jadi argumennya keliru," katanya.
Ubedilah juga menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa selama ini penikmat anggaran subsidi adalah kelompok orang kaya.
"Subsidi tidak tepat sasaran, itu juga argumennya salah, kenapa bertahun-bertahun baru sekarang ini," tanya Ubedilah.
Menurutnya kenaikan harga BBM ini bisa dihindari jika pemerintah benar-benar memikirkan nasib rakyat.
Baca Juga: Geruduk DPRD Solo Tolak Kenaikan Harga BBM, Masa Aksi Tutup Jalan Adi Sucipto
"Karena kan memang ada beberapa proyek mercusuar yang seharusnya bisa dihilangkan atau minimal bisa ditahan dulu," katanya.
![Infografis riwayat kenaikan harga BBM di era Jokowi. [Suara.com/Ema Rohimah]](https://media.suara.com/pictures/original/2022/09/07/41261-infografis-bbm-naik-harga-bbm-naik-infografis-kenaikan-harga-bbm-era-jokowi-ilustrasi-bbm-naik.jpg)
"Masa sih harus lebih mementingkan proyek IKN dari pada derita rakyat kan itu keliru dan argumennya parah," tambah Ubedilah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tampak geram melihat data bahwa hampir sekitar 80 persen anggaran subsidi Pertalite dinikmati orang berkocek tebal alias mampu.
"Dari subsidi Pertalite Rp93,5 triliun ini 80 persen dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu bahkan sangat kaya," kata Sri Mulyani dalam konferensi persnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
80 persen tersebut lanjut Sri Mulyani setara dengan Rp60 triliun lebih, artinya anggaran subsidi Pertalite ini hampir seluruh dinikmati orang pemilik mobil. Sementara sisanya sebesar 20 persen hanya dikonsumi oleh pemilik motor.
Sementara untuk konsumsi Solar, penikmat subsidi ini lebih gila lagi, karena hampir 95 persen dinikmati orang kaya, sementara sisanya 5 persen baru orang miskin.
"Untuk masyarakat tidak mampu hanya mencapai 5 persen sementara 95 persen dinikmati oleh orang-orang mampu dari nilai subsidi mencapai Rp149 triliun," katanya.
Kondisi ini pun yang menjadi perhatian utama pemerintah karena harus bersiap menanggung tambahan anggaran subsidi dan kompensasi jika harga jual BBM dalam negeri tidak naik. Apalagi saat ini kuota penjualan Pertalite dan Solar makin menipis.
"Kita lihat harga jual Solar, harga jual ecerannya Rp5.150/liter kalau kita lihat kurs Rp14.70p dan ICP USD105 saat ini seharusnya harga solar itu Rp13.950/liter," kata Sri Mulyani.
Begitu juga dengan harga Pertalite, dimana harga jual hanya Rp7.650/liter yang seharusnya harga keekonomiannya mencapai Rp14.450 /liter. Artinya pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat mencapai Rp6.800/liter.
Sama halnya juga dengan Pertamax saat ini harga jualnya Rp12.500/liter, yang seharusnya harga keekonomiannya Rp17.300/liter. Sehingga pemerintah masih tetap memberikan subsidi sebesar Rp4.800/liter.
"Pertamax sekalipun yang dikonsumsi mobil-mobil bagus berarti yang pemiliknya juga mampu itu pun mereka masih mendapatkan subsidi setiap liternya Rp4.800," ucap Sri Mulyani.
