Infografis
Suara.com - Direktur Pusat Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut (PPIIG) Universitas Palangka Raya (UPR) Hendrik Segah menilai langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi di APBN merupakan pilihan paling rasional.
Dia mengatakan, kebijakan bisa membuat pembiayaan untuk sektor yang lebih penting menjadi meningkat, misalnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Penyesuaian harga BBM memang diperlukan, karena tidak mungkin pemerintah menanggung subsidi yang semakin lama makin besar, habis anggaran hanya tersedot ke situ” ujar Hendrik Segah dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (2/9/2022).
Hendrik mengungkapkan, saat ini diperlukan edukasi dan sosialisasi yang tepat mengenai subsidi energi yang diberikan pemerintah. Kucuran subsidi yang tidak terkendali dan tidak tepat sasaran justru bisa menjadi bumerang.
Baca Juga: Timbun BBM Bersubsidi hingga 2,5 Ton, 4 Orang Ditangkap Polisi
Selain itu, subsidi yang diberikan pemerintah pun disinyalir justru lebih banyak dinikmati oleh orang yang tidak tepat atau orang kaya.
Ia menyontohkan, seperti Pertalite yang saat ini untuk Kalimantan Tengah dijual dengan harga Rp7.650. Sementara harga keenomiannya mencapai Rp14.450. Artinya, pemerintah harus mensubsidi Rp6.800 per liter.
Lantaran itu, ia sepakat apabila subsidi BBM yang sedemikian besar itu dialihkan ke sektor-sektor lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya masyarakat kecil.
“Lebih baik dananya untuk membangun memperbaiki sekolah-sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain-lain,” tegasnya.
Meski demikian, ia juga menilai bahwa subsidi pun masih diperlukan untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang membutuhkannya.
“Ini juga menjadi PR bagi Pemerintah beserta jajaran terkait, harus dicari skema supaya subsidi tepat sasaran. Aturan dan penegakannya di lapangan tentu juga harus konsisten,” katanya.
Sementara menanggapi akan diberikannya bantuan sosial dari Pemerintah kepada beberapa kelompok masyarakat, Hendrik Segah menilai hal tersebut secara normatif sangat positif.
"Karena memang harus kita akui, penyesuaian harga BBM ini pasti akan membawa impact bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Nah, dengan adanya bantuan-bantuan ini diharapkan dapat membantu," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tampak geram melihat data bahwa hampir sekitar 80 persen anggaran subsidi Pertalite dinikmati orang berkocek tebal alias mampu.
"Dari subsidi Pertalite Rp93,5 triliun ini 80 persen dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu bahkan sangat kaya," kata Sri Mulyani dalam konferensi persnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
Sebanyak 80 persen tersebut lanjut Sri Mulyani setara dengan Rp60 triliun lebih, artinya anggaran subsidi Pertalite ini hampir seluruh dinikmati orang pemilik mobil. Sementara sisanya sebesar 20 persen hanya dikonsumi oleh pemilik motor.
Sementara untuk konsumsi Solar, penikmat subsidi ini lebih gila lagi, karena hampir 95 persen dinikmati orang kaya, sementara sisanya 5 persen baru orang miskin.
"Untuk masyarakat tidak mampu hanya mencapai 5 persen sementara 95 persen dinikmati oleh orang-orang mampu dari nilai subsidi mencapai Rp149 triliun," katanya.
Kondisi ini pun yang menjadi perhatian utama pemerintah karena harus bersiap menanggung tambahan anggaran subsidi dan kompensasi jika harga jual BBM dalam negeri tidak naik. Apalagi saat ini kuota penjualan Pertalite dan Solar makin menipis.
"Kita lihat harga jual Solar, harga jual ecerannya Rp5.150/liter kalau kita lihat kurs Rp14.70p dan ICP USD105 saat ini seharusnya harga solar itu Rp13.950/liter," papar Sri Mulyani.
Begitu juga dengan harga Pertalite , dimana saat ini harga jualnya hanya Rp7.650/liter yang seharusnya harga keekonomiannya mencapai Rp14.450 /liter. Artinya pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat mencapai Rp6.800/liter.
Sama halnya juga dengan Pertamax saat ini harga jualnya Rp12.500/liter, yang seharusnya harga keekonomiannya Rp17.300/liter. Sehingga pemerintah masih tetap memberikan subsidi sebesar Rp4.800/liter.
"Pertamax sekalipun yang dikonsumsi mobil-mobil bagus berarti yang pemiliknya juga mampu itu pun mereka masih mendapatkan subsidi setiap liternya Rp4.800," ucapnya.
